Kupang (AntaraNews NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta para bupati/wali kota di daerah ini untuk memastikan bahwa warganya ikut memilih dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018.
"Saya minta semua bupati, wali kota, betul-betul memastikan agar masyarakatnya menggunakan hak pilihnya secara penuh dalam Pilkada 2018 ini," katanya dalam rapat kerja bersama semua kepala daerah se-NTT di Kupang, Kamis.
Rapat kerja yang dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota itu membahas sejumlah agenda terkait persiapan Pilkada 2018, penanganan ancaman terorisme, dan persiapan menyambut lebaran.
Menurut gubernur, masih ditemukan banyak masyarakat yang belum merekam e-KTP karena berbagai kendala seperti masalah listrik, jaringan internet, serta rusaknya alat perekam e-KTP.
"Selalu ada alasan teknis di daerah seperti ini, tapi meski harus bisa diatasi agar warga yang punya hak memilih, ikut memilih pada pelaksanaan pilkada serentak nanti," katanya.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT mencatat, hingga akhir Maret 2018, lebih dari 490.000 warga dari 3.901.728 warga wajib KTP di provinsi setempat belum merekam identitas dirinya untuk mendapat e-KTP.
Baca juga: 3.243 personel TNI siap amankan Pilkada
Untuk itu, Gubernur meminta semua kepala daerah di provinsi berbasiskan kepulauan itu agar mengatasi kendala teknis dalam perekaman e-KTP sehingga semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.
Kata gubernur dua periode itu, penggunaan hak pilih yang tidak difasilitasi secara baik dapat menciptakan potensi kerawanan konflik dalam Pilkada.
Jangan sampai, lanjutnya, orang yang sudah meninggal masih terdaftar memiliki hak pilih, sementara yang masih hidup dan memiliki hak pilih namun tidak bisa menggunakannya.
"Untuk itu saya minta peran semua kepala daerah untuk memastikan kondisi ini bisa ditangani secara baik," katanya. Lebih lanjut, gubernur menekankan agar kondisi sosial kemasyarakatan tetap dijaga secara kondusif termasuk dalam sisa masa kampanye Pilkada ini.
Setiap kepala daerah, katanya, agar berkoordinasi dengan partai politik, tim sukses, sehingga kampanye dilakukan tanpa saling menghujat, melainkan secara sehat dengan menawarkan berbagai program unggulan dan janji-janji secara baik sehingga dipilih masyarakat.
"Saya berharap semua di lapangan kondisinya kondusif untuk sama-sama menyongsong pesta demokrasi pada 27 Juni 2018 yang akan datang," katanya.
Baca juga: Pilkada 2018 - Pemilih pemula Kota Kupang 20.000 orang
