Gerakan ganti presiden untuk pendidikan politik

id gantipres

Gerakan ganti presiden untuk pendidikan politik

Presidium Gerakan #2019gantipresiden# Wilayah NTT Hajenang (ANTARA Foto/ist)

Presidium Gerakan #2019gantipresiden# Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Hajenang mengatakan gerakan ganti presiden pada 2019 yang diinisiasinya lebih kepada pendidikan politik, bukan bertujuan makar.
Kupang (AntaraNews NTT) - Presidium Gerakan #2019gantipresiden# Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Hajenang mengatakan gerakan ganti presiden pada 2019 yang diinisiasinya lebih kepada pendidikan politik, bukan bertujuan makar.

"Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik. Supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019 ganti presiden," kata Hajenang kepada Antara melalui pesan WhatsApp dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores, Senin (3/9).

Dia mengemukakan hal itu ketika ditanya tentang rencananya menggelar aksi #2019gantipresiden# di Manggarai Barat yang rencananya berlangsung di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 10 November 2018.

Aksi dosen Universitas Muhammadiyah Kupang dan juga seorang pengacara ini mendapat kecaman dari sejumlah pimpinan parpol di Manggarai Barat yang menilainya sebagai gerakan tidak berguna.

"Yang saya lakukan itu bukan Makar, bukan pula anti UUD 1945 dan Pancasila. Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik, supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019gantipresiden#," katanya berargumentasi.

Mengenai motivasi, dia mengatakan, gerakannya juga hanya bersifat dialogis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang demokrasi, hukum, dan politik terkait gerakan #2019gantipresiden# itu.

Baca juga: UMK tidak pernah menginisiasi gerakan ganti presiden 2019
Baca juga: Akademisi: Gerakan ganti presiden tak miliki ideologi


Dia menegaskan, kegiatan deklarasi ini lebih fokus kepada dialogis tentang kebijakan-kebijakan strategis bangsa yang selama ini belum menjawab kebutuhan rakyat itu sendiri.

"Tidak ada kampanye di jalanan lalu teriak-teriak dan mencela atau memfitnah tokoh-tokoh penting di republik ini tanpa dasar argumen yang jelas," katanya.

Menurut Hajenang gerakan yang akan dilakukan ini tidak berada di bawah underbow siapa-siapa tetapi lebih kepada keinginan demokrasi. "Kegiatan ini pula bukan untuk kampanye merubah sistem presidensil di Indonesia karena rumusan ini sudah baku, tidak juga menyinggung
siapa-siapa, agama, ras, atau golongan tertentu," katanya.