Kemenkeu catat penyaluran Dana Desa di NTT Rp545,8 miliar

id Dana Desa NTT,penyualuran Dana Desa,Kanwil DJPb NTT,Kemenkeu,NTT,Dana Desa 2022

Kemenkeu catat penyaluran Dana Desa di NTT Rp545,8 miliar

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan Catur Ariyanto Widodo (kedua kanan) didamping jajarannya memberikan keterangan dalam kegiatan konferensi pers bertema "APBN KiTa Provinsi NTT" di Kupang, Rabu (25/5/2022). ANTARA/Aloysius Lewokeda

Perlu ada akselerasi penyaluran agar dana desa dapat segera memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa
Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat penyaluran anggaran dana desa tahun 2022 untuk tahap satu di NTT mencapai Rp545,8 miliar.

"Secara persentase, dana desa tahap satu yang tersalurkan sebesar 19,5 persen dari total alokasi untuk NTT di 2022 senilai Rp2,8 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo dalam acara konferensi pers "APBN KiTa Provinsi NTT" di Kupang, NTT, Rabu (25/5).

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan realisasi penyaluran anggaran program dana desa di NTT selama Januari-April 2022.

Catur menjelaskan penyaluran dana desa tertinggi di NTT yaitu Kabupaten Flores Timur yakni 34,1 persen atau sebesar Rp58,3 miliar, diikuti Sumba Tengah 33,2 persen atau sebesar Rp20,8 miliar, dan Rote Ndao 33,1 persen atau setara Rp32,6 miliar.

Penyaluran dana desa, kata dia, perlu dipercepat agar pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa bisa bergerak dengan cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Perlu ada akselerasi penyaluran agar dana desa dapat segera memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa," katanya.

Sebelumnya, Catur juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai di desa agar penyaluran dana desa berjalan dengan lancar.

Kesiapan SDM itu, kata dia, salah satunya untuk mendukung upaya desa dalam memenuhi dokumen yang dipersyaratkan melalui sistem aplikasi OMSPAN.

Catur berharap hal-hal penghambat penyaluran dana desa seperti keterbatasan SDM, pergantian pegawai di pemerintah desa, dan lainnya dapat diatasi secara baik oleh masing-masing pemerintah kabupaten untuk memastikan kelancaran penyaluran.

"Kita berharap dana desa ini bisa tersalurkan secara optimal agar dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan di desa dan kesejahteraan masyarakat," katanya.