Jakarta (ANTARA) - Siang itu, Jakarta kembali diterpa panas matahari yang menyengat.
Dengan cuaca yang demikian sumuk, wajar bila sebagian besar warga Jakarta lebih memilih untuk beraktivitas di dalam ruangan, ketimbang bermandi keringat di jalanan.
Tak terkecuali para pengemis, pemulung dan penjual kopi keliling (starling) yang memilih berteduh ketimbang berkeliling mengais rezeki di jalan-jalan ibu kota.
Amin, anak laki-laki berumur 15 tahun yang setiap hari memulung sampah botol plastik, juga memilih untuk berteduh di salah satu sudut Taman Suropati.
Namun berbeda dari teman-teman sejawatnya yang memilih untuk memejamkan mata sembari menjemput datangnya sore, Amin memilih membaca ensiklopedia berilustrasi yang tersimpan di perpustakaan mini Taman Suropati.
Sejak tahun lalu, Amin harus putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak sanggup lagi membiayai sekolahnya meskipun ia sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Uang kedua orang tuanya tidak cukup untuk mengongkosi perjalanan Amin menuju sekolah, belum lagi memenuhi kebutuhan jajan hingga keperluan peralatan sekolahnya.
Ayahnya terjangkit penyakit judi online (judol), sementara sang ibu berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadi asisten rumah tangga (ART) harian sembari menggali lubang tutup lubang dengan meminjam pada rentenir keliling di pemukiman mereka.
Untuk membantu ibunya, Amin lantas menjadi pemulung sampah botol plastik sejak enam bulan lalu.
Dari pagi hingga malam, ia berkeliling menyusuri Jalan Teuku Umar, Jalan Diponegoro hingga Jalan Teuku Cik Ditiro sembari menenteng karung butut yang nyaris robek karena sesak dipenuhi botol dan gelas plastik bekas.
Lantas untuk mengobati kerinduannya akan hari-hari di sekolah dulu, ia selalu menghabiskan siang hari di Taman Suropati untuk membaca koleksi buku gratis yang tersimpan di salah satu sudut taman.
Di samping itu, ia juga takut kemampuan baca, tulis dan berhitungnya akan hilang setelah tak lagi bersekolah padahal mimpinya suatu hari nanti bisa bekerja dengan menggunakan komputer dan pakaian yang rapi.
Sekolah Rakyat: Ikhtiar lintas kementerian
Kondisi yang dialami Amin menjadi potret kecil bagi mereka yang lahir dan tumbuh dari keluarga kalangan miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen di tahun 2024 menemukan masih ada 1,3 juta siswa dari 25 persen kelompok termiskin yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
Sementara itu, data dari lembaga yang sama di tahun 2023 juga menemukan sebanyak 198,6 ribu siswa SMP dan sederajat tidak lanjut ke SMA/SMK/MA dan sederajat, dan sebanyak 95,1 ribu siswa sekolah dasar tidak lanjut ke SMP dan sederajat.
Ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak menjadi faktor utama yang membuat mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga sekolahnya terabaikan.
Kondisi yang demikian jelas berdampak buruk terhadap kualitas hidup sang anak serta pembangunan nasional.
Rendahnya tingkat pendidikan dapat memperbesar risiko kemiskinan, ketidaksetaraan, tindak kejahatan dan berbagai masalah sosial lainnya.
Di samping itu, kurangnya pendidikan berkualitas pada sebagian besar masyarakat juga dapat memperlambat perkembangan ekonomi, produktivitas, dan inovasi nasional.
Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (14/1) mengatakan akan mendirikan Sekolah Rakyat yang gratis dan berbentuk asrama (boarding school) sebagai bagian dari upaya nyata pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Ia ingin anak-anak yang lahir dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat menjadi agen perubahan yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos) sehingga pada gilirannya bahkan dapat mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Presiden lantas memberikan arahan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menerjemahkan visi tersebut yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dengan membentuk Tim Formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat.
Tidak sekedar mendirikan satu Sekolah Rakyat, Mensos mengatakan pihaknya menerima target dari Presiden yang menginginkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA secara nasional pada tahun ini.
Karena itu, ia melibatkan berbagai Kementerian/ Lembaga dalam proses pembentukan Sekolah Rakyat, mulai dari Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Di samping itu, Mensos juga mengatakan Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi juga ikut berkolaborasi guna mewujudkan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Menanti Sekolah Rakyat
Guna memenuhi target tersebut, Mensos mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki Kemensos, termasuk infrastruktur sentra maupun balai.
Ia menyebutkan sejauh ini sudah ada 50 bangunan yang terdiri dari sentra dan balai Kemensos, ditambah 2 perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya yang siap untuk menjadi Sekolah Rakyat tahun ini.
“Yang sudah siap sekarang 50 lebih, dan ini belum kami sosialisasi lagi. Kalau secara lokasi, sekarang sudah 53 lokasi per detik ini yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat paling cepat pada bulan Juli tahun ini, tapi tentu harus dimatangkan dulu,” kata Mensos saat dihubungi di Jakarta pada Senin (10/3).
Mensos yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan konsep Sekolah Rakyat terdapat asrama yang diperkirakan dapat menampung hingga ratusan siswa, dengan kapasitas paling sedikit 100 anak.
Setelah melalui penyaringan tingkat ekonomi (miskin atau miskin ekstrem), ia mengatakan para calon siswa nantinya juga akan disaring secara akademis.
"Kriteria pertama, itu harus dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, setelah itu ada saringan akademis, kita coba dan nanti aturannya akan disesuaikan," ucapnya.
Adapun untuk kebutuhan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat, Mensos meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mempersiapkannya.
Secara garis besar, ia menyebutkan Sekolah Rakyat akan memanggil para guru yang kompeten dan siap ditempatkan di mana saja sehingga penyelenggaraannya tetap memiliki standar yang berkualitas walaupun tidak memungut biaya atau gratis.
Ia mengatakan rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025 setelah mendapat persetujuan Presiden.
“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebutkan ada dua skema kurikulum yang dapat diadopsi di sekolah tersebut .
Mu'ti menyebutkan dua kurikulum itu bisa berasal dari institusinya atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
"Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendiktisaintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen," kata Muti.
Menurut dia, perbedaan keduanya terletak pada standar yang diterapkan. Misalnya, kurikulum sekolah unggul Kemendiktisaintek itu, artinya standarnya adalah standar internasional.
Ia menyebutkan beberapa standar internasional tersebut, di antaranya pelajar yang disiapkan untuk berasrama dan pendidikan yang disiapkan sudah punya standar tinggi. Bahkan, mencakup potensi mendatangkan guru asing dari luar negeri untuk berkolaborasi dengan guru lokal.
Sementara itu, untuk kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikdasmen, kurikulum standar nasional yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar.
Secara ringkas kurikulum ini dirancang dapat mewadahi seluruh kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Selain itu, Mendikdasmen juga menambahkan beberapa pendekatan belajar pada kurikulum ini yang salah satu elemennya menekankan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dengan cara menyenangkan.
Di samping mata pelajaran formal, kurikulum Sekolah Rakyat juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Pemerintah berupaya untuk melahirkan agen-agen perubahan yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarganya, tapi juga mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menanti Sekolah Rakyat, Penyambung mimpi wong cilik
