Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan jajaran perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (12/3), mengatakan komitmen ini bertujuan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
"Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kementerian PANRB memandang perlu adanya strategi yang terstruktur dalam mengarusutamakan prinsip OGP di setiap kementerian/lembaga.
"OGP merupakan alat strategis yang mempermudah kerja sama antarkementerian, serta memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat sehingga kita dapat mewujudkan upaya reformasi tematik yang melibatkan baik sektor privat maupun masyarakat sipil," jelasnya.
Selain aspek kelembagaan, dia juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat mendorong keterbukaan pemerintahan. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang solid.
"Pemerintah telah membangun INA Digital, sebagai penyelenggara yang mengintegrasikan layanan pemerintah, dalam mendorong transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital, untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi," tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PANRB juga memberikan sejumlah saran bagi penguatan OGP di Indonesia, seperti penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program OGP, serta peningkatan mekanisme pemantauan serta evaluasi keterbukaan pemerintahan.
"Kami berharap program OGP semakin selaras dengan agenda reformasi birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih sederhana dan efisien. Ini bukan hanya tentang sinergi antar kementerian, tetapi juga tentang bagaimana kita benar-benar memperbaiki layanan publik hingga ke tingkat yang paling teknis," tambah Rini.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan bahwa rencana aksi OGP yang telah berjalan perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar semakin relevan dengan program prioritas pemerintah.
"Rencana aksi OGP harus lebih adaptif terhadap program-program nasional, seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Informasi berupa masukan dari masyarakat yang dihimpun CSO OGP sangat dibutuhkan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah," jelas Purwadi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian PANRB dorong penguatan tata kelola OGP di Indonesia
