Rehabilitasi proyek dermaga Pelabuhan Raijua capai 72 persen

Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi dermaga Pelabuhan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua mencapai 72 persen.

"Realisasi pembangunan fisik dermaga Pelabuhan Raijua tercatat mencapai 72,6 persen dengan pagu APBN yang disalurkan untuk proyek tersebut sebesar Rp28,8 persen," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu, (3/9/2022).

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur di NTT.

Catur menjelaskan pembangunan dermaga Pelabuhan Raijua merupakan salah satu proyek strategis di NTT yang dibangun dengan sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp28,8 miliar.

Rehabilitasi infrastruktur ini, kata dia penting dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di sektor transportasi laut.

Selain itu pembangunan infrastruktur tersebut juga bermanfaat langsung secara ekonomi bagi masyarakat masyarakat setempat karena menjadi sumber pendapatan bagi tenaga kerja yang terserap.

Ia menyebutkan sejumlah bagian pekerjaan yang dilakukan seperti penyelesaian bagian beton (kastin trestle), pemasangan balok gantung, pengecoran dan sebagainya.

Catur berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan sesuai dengan target sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk mendukung mobilisasi masyarakat dari dan menuju daerah setempat.

Baca juga: DJKN pasarkan produk UMKM NTT lewat aplikasi lelang

Ia mengatakan pembangunan tersebut juga menggunakan sumber anggaran dari APBN sehingga ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses pembangunan guna memastikan tetap berjalan lancar hingga tahap pengoperasian.

Baca juga: Kemenkeu catat penyaluran kredit ultra mikro di NTT capai Rp80,7 miliar

"Setiap sumber anggaran pembangunan dari APBN tentu perlu dikawal bersama masyarakat agar sesuai dengan peruntukkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.