BI ambil langkah strategis kendalikan inflasi di NTT

Kupang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di provinsi berbasis kepulauan itu.

Asisten Manager Seksi Kehumasan Perwakilan Bank Indonesia NTT, Putra Rizky kepada wartawan di Denpasar, Bali, Kamis, (27/10/2022) disela-sela kegiatan Media Gathering mengatakan bahwa beberapa langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengagas Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

“GNPIP ini, Bank Indonesia ini berkolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Kabupaten/Kota di NTT,” katanya.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia (KPWBI) sudah melakukan kegiatan tersebut di beberapa wilayah di NTT seperti di pulau Timor, Pulau Flores serta beberapa kabupaten lainnya di NTT.

Terakhir kata dia, kantor perwakilan Bank Indonesia NTT pada tanggal 21 Oktober lalu menggandeng pemerintah provinsi NTT melakukan kegiatan GNPIP di Sumba, yang diikuti oleh empat kabupaten di NTT.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan sumbangan produk-produk pertanian, alat pertanian seperti metode irigasi tetes serta peralatan pertanian lainnya.

Bank Indonesia juga mendukung perluasan kerjasama antar daerah kemudian bersinergi dengan Bank NTT untuk mendorong pinjaman Kredit Merdeka.

Rizky menambahkan bahwa kegiatan seperti gerakan urban farming seperti pemberian anakan cabai sebanyak 10 ribu anakan cabai untuk mencegah inflasi sudah dilakukan

Lebih lanjut kata dia, pertumbuhan ekonomi provinsi NTT pada triwulan III bertumbuh sebesar 3,01 persen dan tercatat meningkat year on year (yoy) nilai ini lebih rendah dari rata-rata level pertumbuhan ekonomi NTT sebelum pandemi.

Baca juga: Kota Kupang optimalkan sektor pertanian kendalikan inflasi

Sementara tekanan inflasi NTT terus meningkat hingga pada periode September 2022 mencapai angka 6,97 persen, lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional terutama dipengaruhi oleh kelompok administered prices.

Baca juga: Presiden Jokowi bilang pemerintah pusat dan daerah terus bergerak kendalikan inflasi

"Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat sosial mengalami penurunan," ungkapnya.