#KEWENANGAN

Kumpulan berita kewenangan, ditemukan 1014 berita.

Kementerian Agraria izinkan optimalisasi lahan HGU

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengizinkan PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) untuk mengoptimalkan lahan hak guna usaha (HGU) ...

Banyak faktor penyebab maraknya TKI ilegal

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bruno Kupok mengatakan ada banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ...

KSOP tak punya kewenangan tentukan tarif bawah-atas

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak bisa mengeluarkan aturan terkait dengan penetapan tarif bawah dan tarif atas bagi buruh pelabuhan atau portir yang ...

19 alat perekaman e-KTP rusak

Sebanyak 19 alat perekaman data e-KTP di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi rusak total sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan perekaman data e-KTP ...

KPU tak berwenang mengatur Presiden

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk mengatur ...

Angka kemiskinan ditargetkan di bawah 10 persen

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pemerintah akan terus mendorong agar angka kemiskinan di Indonesia terus menurun hingga di bawah 10 persen. "Persentase ...

Presiden didesak keluarkan Perppu batalkan UU 2/2018

Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Nusa Tenggara Timur Acry Deodatus mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Dinas Pendidikan tak tahu ijazah palsu cabup

Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengaku tidak mengetahui adanya laporan mengenai dugaan ijazah palsu yang diduga melibatkan calon Bupati Sumba Barat Daya ...

Feature - Penetapan batas laut RI-Australia menggunakan garis tengah

Ketika Timor Timur resmi berdiri menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat pada 20 Mei 2002 setelah meraihnya dalam sebuah referendum pada 30 Agustus 1999, perjanjian ...

Pilkada 2018 - Kasus ijazah palsu tak pengaruhi tahapan pilkada

Juru bicara KPU Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli menegaskan kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan salah satu calon Bupati Sumba Barat Daya yang kemudian menyeret KPU ke ...