22.082 warga Flores Timur merasakan dampak kekeringan
Senin, 19 Agustus 2019 17:05 WIB
Warga di pedalaman Pulau Adonata, Flores Timur sedang mencari air, menyusul kekeringan melanda wilayah itu, yang menyebabkan sumber-sumber mata air mulai mengering. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
Kupang (ANTARA) - Sebanyak 4.416 kepala keluarga (KK) atau 22.082 ribu jiwa warga Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), saat ini dilaporkan terkena dampak bencana kekeringan.
Jumlah tersebut tersebar di 26 desa/kelurahan pada delapan kecamatan di wilayah paling Timur pulau Flores itu, kata Wakil Bupati Flores Timur, Agus Payong Boli kepada ANTARA, Senin (19/8).
Payong Boli menambahkan, pemerintah telah menetapkan masalah kekeringan yang melanda wilayah itu sebagai bencana. Keputusan ini agar bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.
Penanganan jangka pendek yang dilakukan pemerintah adalah mengadakan air bersih dan mendistribusikan ke wilayah wilayah yang dilanda kekeringan, selain meminta kepada para kepala desa untuk menerapkan pola proyek swakelola dengan melibatkan masyarakat desa.
"Kami juga sudah memerintahkan para kepala desa untuk menerapkan pola proyek swakelola supaya tenaga kerja di bayar upah dari dana desa dengan," katanya.
Mengenai penanganan jangka panjang, dia mengatakan, dalam penanganan jangka panjang, pemerintah berencana membangun sumur bor permanen, dan jaringan air minum bersih di daerah rawan kekeringan itu.
Baca juga: Sumba Timur dilanda kekeringan meteorologis terpanjang
Baca juga: Kekeringan ekstrem landa 44 wilayah di NTT
Jumlah tersebut tersebar di 26 desa/kelurahan pada delapan kecamatan di wilayah paling Timur pulau Flores itu, kata Wakil Bupati Flores Timur, Agus Payong Boli kepada ANTARA, Senin (19/8).
Payong Boli menambahkan, pemerintah telah menetapkan masalah kekeringan yang melanda wilayah itu sebagai bencana. Keputusan ini agar bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.
Penanganan jangka pendek yang dilakukan pemerintah adalah mengadakan air bersih dan mendistribusikan ke wilayah wilayah yang dilanda kekeringan, selain meminta kepada para kepala desa untuk menerapkan pola proyek swakelola dengan melibatkan masyarakat desa.
"Kami juga sudah memerintahkan para kepala desa untuk menerapkan pola proyek swakelola supaya tenaga kerja di bayar upah dari dana desa dengan," katanya.
Mengenai penanganan jangka panjang, dia mengatakan, dalam penanganan jangka panjang, pemerintah berencana membangun sumur bor permanen, dan jaringan air minum bersih di daerah rawan kekeringan itu.
Baca juga: Sumba Timur dilanda kekeringan meteorologis terpanjang
Baca juga: Kekeringan ekstrem landa 44 wilayah di NTT
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
BPBD Sabu Raijua distribusi air bersih ke lima kecamatan atasi kekeringan
04 September 2024 6:00 WIB, 2024
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Menko Pangan: Penerima MBG menjangkau 60 juta orang, SPPG capai 22.091 unit
29 January 2026 13:36 WIB
378 pendaftar lolos seleksi administrasi calon anggota KIP periode 2026--2030
27 January 2026 8:35 WIB