Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Inche Sayuna mengatakan, dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dapat dimanfaatkan untuk investasi alat perlindungan diri (APD) seperti pembuatan masker, dengan berkolaborasi dengan usaha menengah kecil (UMK).
"Saya kira dana Rp104 miliar yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dari APBD Provinsi NTT, ditambah dengan dana dari kabupaten/kota bisa didiskusikan penggunaannya. Jika memungkinkan bisa dilakukan investasi ke arah tersebut, dan tidak ada salah," kata Inche Sayuna kepada ANTARA di Kupang, Jumat, (10/4).
Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar instruksi Gubernur NTT yang mewajibkan penggunaan asker bagi warga, terutama saat berada di luar rumah, sementara warga sendiri mengalami kesulitan untuk memperoleh masker dan perlukah pemerintah melakukan intervensi.
Baca juga: DPRD NTT sebut kelangkaan masker sebagai peluang usaha
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menginstruksikan kepada bupati dan wali kota untuk mewajibkan warganya mengenakan masker kain saat berada di luar rumah.
Bupati dan wali kota juga diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang cara pembuatan dan penggunaan masker.
Permintaan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur NTT nomor:180.5.54/1/Kesbangpol, tertanggal 6 April 2020, tentang penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan dan pelarangan makan di rumah makan.
Baca juga: Legislator NTT apresiasi gubernur wajibkan warga gunakan masker
Menurut dia, kelangkaan masker di daerah ini sesungguhnya merupakan peluang untuk menghidupkan UMKM, tetapi pemerintah bisa mengambil peran dalam hal mengatur pola pengadaan dan distribusi sehingga publik bisa mengakses.
"Tetapi menurut saya, bahan untuk pembuatan masker tidak mahal, sehingga saya yakin bisa dikerjakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah tanpa harus dimodali lagi oleh pemerintah," katanya.
Baca juga: Gubernur Laiskodat larang warga makan di rumah makan
Pemerintah cukup mengatur pola pemasarannya dan memastikan bisa diakses publik dengan mudah dan murah, kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTT itu menambahkan.
"Saya kira dana Rp104 miliar yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dari APBD Provinsi NTT, ditambah dengan dana dari kabupaten/kota bisa didiskusikan penggunaannya. Jika memungkinkan bisa dilakukan investasi ke arah tersebut, dan tidak ada salah," kata Inche Sayuna kepada ANTARA di Kupang, Jumat, (10/4).
Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar instruksi Gubernur NTT yang mewajibkan penggunaan asker bagi warga, terutama saat berada di luar rumah, sementara warga sendiri mengalami kesulitan untuk memperoleh masker dan perlukah pemerintah melakukan intervensi.
Baca juga: DPRD NTT sebut kelangkaan masker sebagai peluang usaha
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menginstruksikan kepada bupati dan wali kota untuk mewajibkan warganya mengenakan masker kain saat berada di luar rumah.
Bupati dan wali kota juga diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang cara pembuatan dan penggunaan masker.
Permintaan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur NTT nomor:180.5.54/1/Kesbangpol, tertanggal 6 April 2020, tentang penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan dan pelarangan makan di rumah makan.
Baca juga: Legislator NTT apresiasi gubernur wajibkan warga gunakan masker
Menurut dia, kelangkaan masker di daerah ini sesungguhnya merupakan peluang untuk menghidupkan UMKM, tetapi pemerintah bisa mengambil peran dalam hal mengatur pola pengadaan dan distribusi sehingga publik bisa mengakses.
"Tetapi menurut saya, bahan untuk pembuatan masker tidak mahal, sehingga saya yakin bisa dikerjakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah tanpa harus dimodali lagi oleh pemerintah," katanya.
Baca juga: Gubernur Laiskodat larang warga makan di rumah makan
Pemerintah cukup mengatur pola pemasarannya dan memastikan bisa diakses publik dengan mudah dan murah, kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTT itu menambahkan.