Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta agar semua elemen masyarakat di daerah itu ikut membantu dalam mengawal penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk penanganan dampak wabah virus Corona jenis baru (COVID-19) agar tetap sasaran.
“LSM, lembaga agama, dan berbagai elemen masyarakat lainnya kita minta untuk ikut mengawal penyaluran bantuan penanganan dampak COVID-19 untuk memastikan agar tidak ada penyimpangan dan bantuan tepat sasaran,” kata Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Lecky Koli di Kupang, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran senilai Rp105 miliar sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat rentan miskin yang terdampak COVID-19.
Baca juga: Bulog NTT sumbang satu ton beras untuk dapur lapangan TNI-Polri
Baca juga: NTT perketat pintu perbatasan dengan Timor Leste
Selain alokasi bantuan dari provinsi, lanjut dia, ada pula bantuan dari pemerintah pusat melalui bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun program keluarga harapan maupun program jaring pengaman sosial yang disiapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
“Dengan alokasi anggaran yang besar kita harapkan betul-betul tepat sasaran agar masyarakat bisa tertolong dalam melewati masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini,” katanya.
“Pemerintah provinsi menginginkan agar bantuan baik berupa uang tunai maupun non tunai betul-betul diperuntukkan bagi warga miskin,” katanya menegaskan.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah provinsi melalui Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat juga telah meminta pihak Kejaksaan maupun TNI-Polri agar mengawal penyaluran bantuan penanganan COVID-19 di daerah setempat.
Lebih lanjut, Lecky Koli menjelaskan, saat ini pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial sedang berupaya memperbaharui data terakhir terkait keluarga miskin di NTT agar tidak terjadi salah sasaran maupun penggandaan penerima bantuan.
Baca juga: NTT tutup pos perbatasan negara bagi pelintasan orang
Ia menambahkan mekanisme perbankan akan digunakan menyalurkan bantuan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pemotongan dana bantuan oleh oknum atau pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan sendiri.
“Kita berharap semua pihak hingga tingkat bawah bekerja sama agar semua kebijakan yang dibuat pemerintah terkait penanganan dampak COVID-19 ini betul-betul dirasakan masyarakat,” katanya.