Kupang (AntaraNews NTT) - Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pendeta Merry Kolimon mengimbau para jemaatnya agar menghindari berbagai bentuk kampanye hitam yang disebarluaskan melalui media sosial.
"Jemaat sebagai pemilih jangan termakan informasi negatif, hindari segala bentuk kampanye hitam yang disebarkan orang yang tidak bertanggung-jawab di berbagai jejaring media sosial," katanya saat bercakap-cakap dengan Antara di Kupang, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan tahapan kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT yang mulai digelar pada 15 Februari 2018 dan akan berlangsung selama 129 hari sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum setempat.
Menurut dia, media sosial melalui berbagai jejaringnya dapat menjadi media pendidikan politik yang baik, namun sering kali disalahgunakan sebagai alat pemecah belah yang berbahaya.
"Kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya bahwa saling menghujat, menghina, dan menyerang lewat jejaring sosial maupun media online sangat berpotensi merusak keutuhan hidup bermasyarakat," katanya.
Untuk itu, ia meminta masyarakat atau jemaat agar kritis mengkonsumsi berbagai informasi yang disebarluaskan melalui medsos pada pelaksanaan pilkada serentak 2018 di NTT.
Pelaksanaan pilkada serentak 2018 akan berlangsung di 10 kabupaten se-NTT, masing-masing Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Selain itu, pada saat yang bersamaan, masyarakat NTT juga harus menyukeskan penyelenggaran pemilu gubernur untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 pada 27 Juni mendatang.
"Masyarakat jangan terjebak pada berita-berita yang belum tentu benar apalagi informasi yang berbau provokatif dari sumber yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab," katanya.
Merry Kolimon juga berharap agar para calon pemimpin maupun tim kampanye menggunakan media sosial untuk menjelaskan visi, strategi, dan program, tanpa harus menyerang lawan-lawan politiknya.
Sementara itu, Antropolog Budaya dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregor Neonbasu SVD mengakui bahwa masih banyak informasi terkait Pilkada yang disebarluaskan melalui media sosial berisikan hal-hal yang tidak mendidik bahkan provokatif.
"Untuk itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat politik agar menghindari diri dari pemberitaan yang tidak benar dan tidak riil sehingga kita semakin cerdas dalam berdemokrasi," katanya.
Selain itu, rohaniwan Katolik itu juga meminta pihak penyelenggara pilkada (KPU-Bawaslu) agar tidak lengah mengawasi dan menegur ketika ditemukan adanya pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada.
"Jemaat sebagai pemilih jangan termakan informasi negatif, hindari segala bentuk kampanye hitam yang disebarkan orang yang tidak bertanggung-jawab di berbagai jejaring media sosial," katanya saat bercakap-cakap dengan Antara di Kupang, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan tahapan kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT yang mulai digelar pada 15 Februari 2018 dan akan berlangsung selama 129 hari sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum setempat.
Menurut dia, media sosial melalui berbagai jejaringnya dapat menjadi media pendidikan politik yang baik, namun sering kali disalahgunakan sebagai alat pemecah belah yang berbahaya.
"Kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya bahwa saling menghujat, menghina, dan menyerang lewat jejaring sosial maupun media online sangat berpotensi merusak keutuhan hidup bermasyarakat," katanya.
Untuk itu, ia meminta masyarakat atau jemaat agar kritis mengkonsumsi berbagai informasi yang disebarluaskan melalui medsos pada pelaksanaan pilkada serentak 2018 di NTT.
Pelaksanaan pilkada serentak 2018 akan berlangsung di 10 kabupaten se-NTT, masing-masing Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Selain itu, pada saat yang bersamaan, masyarakat NTT juga harus menyukeskan penyelenggaran pemilu gubernur untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 pada 27 Juni mendatang.
"Masyarakat jangan terjebak pada berita-berita yang belum tentu benar apalagi informasi yang berbau provokatif dari sumber yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab," katanya.
Merry Kolimon juga berharap agar para calon pemimpin maupun tim kampanye menggunakan media sosial untuk menjelaskan visi, strategi, dan program, tanpa harus menyerang lawan-lawan politiknya.
Sementara itu, Antropolog Budaya dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregor Neonbasu SVD mengakui bahwa masih banyak informasi terkait Pilkada yang disebarluaskan melalui media sosial berisikan hal-hal yang tidak mendidik bahkan provokatif.
"Untuk itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat politik agar menghindari diri dari pemberitaan yang tidak benar dan tidak riil sehingga kita semakin cerdas dalam berdemokrasi," katanya.
Selain itu, rohaniwan Katolik itu juga meminta pihak penyelenggara pilkada (KPU-Bawaslu) agar tidak lengah mengawasi dan menegur ketika ditemukan adanya pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada.