Kemenkeu dorong optimalisasi belanja daerah di NTT dari APBD

Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong optimalisasi belanja daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Nusa Tenggara Timur yang masih mencapai 51,8 persen per Oktober 2022.

"Realisasi belanja daerah perlu terus ditingkatkan guna memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian di NTT," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Selasa, (6/12/2022).

Ia menjelaskan capaian realisasi belanja daerah sampai dengan akhir Oktober 2022 sebesar Rp15,492 triliun atau 51,8 persen dari total pagu belanja. Realisasi belanja tersebut didominasi belanja operasi dengan kontribusi 68,1 persen dari total realisasi belanja.

Oleh sebab itu, kata dia, masih perlu ditingkatkan selama November dan Desember terutama untuk belanja barang dan jasa, belanja bansos dan belanja modal, perlu dioptimalkan, agar manfaat dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

"Perlu ada upaya akselerasi terutama dalam kondisi tekanan inflasi ini sehingga belanja-belanja perlu segera disalurkan," katanya.

Catur mengatakan realisasi belanja daerah yang lambat dapat berdampak pada berbagai hal terutama dari sisi pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, belanja daerah seperti untuk pembangunan infrastruktur yang lambat baru bisa digenjot menjelang akhir tahun dapat berpotensi menghasilkan kualitas pembangunan yang tidak maksimal.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi sehingga pemanfaatan APBD betul-betul memberikan manfaat optimal untuk pembangunan di daerah," katanya.

Baca juga: Kemenkeu: Penyaluran dana pemulihan ekonomi NTT tambah Rp480 miliar

Catur menegaskan belanja APBD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dari dampak pandemi COVID-19 maupun ancaman krisis global.

Baca juga: Kemenkeu: Penyaluran bansos subsidi BBM di NTT mencapai Rp157,4 miliar

"Belanja pemerintah merupakan pendorong utama perekonomian di NTT karena itu perlu direalisasikan secara optimal agar dapat menggerakkan perekonomian daerah," katanya.