Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma mengatakan bahwa petunjuk dari Mabes adalah untuk mengerahkan 2/3 kekuatan dari kepolisian, baik dari Mapolda maupun Polres-Polres untuk pengamanan Pemilu 2024.
Simulasi Sispamkota dengan nama sandi Operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024, mengangkat tema Polri yang presisi siap mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2023-2024 sebagai bagian dari persiapan Polda NTT dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu.
Ia mengatakan simulasi Sispamkota bertujuan untuk memastikan keamanan dalam seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran calon, pemungutan suara hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan anggota legislatif.
Selama simulasi para anggota Polri telah menunjukkan kesiapan mereka dalam hal keterampilan dan peralatan yang siap digunakan dalam mendukung pengamanan pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024.
"Diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan efek pencegahan kepada pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pemilu", kata Kapolda NTT Johni Asadoma.
Kapolda NTT menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga keamanan Pemilu dan mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama mendukung dan menciptakan suasana aman, tertib, lancar, dan nyaman selama Pemilu berlangsung.
Menurut dia, apabila ada ketidakpuasan atau masalah agar diselesaikan melalui jalur hukum yang ada, seperti Bawaslu, MA, atau MK, daripada melakukan tindakan anarkis.
Selain itu, wilayah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan Pemilu sudah didata dan diantisipasi. Khususnya, tahapan pemilihan dan pemungutan suara serta distribusi logistik menjadi fokus untuk memastikan kelancaran dan keamanan.
Baca juga: Polda NTT dan jurnalis tanam 1.870 mangrove peringati HUT Humas Polri
Ia menegaskan berbagai fasilitas pemerintah dan fasilitas publik menjadi fokus pengamanan yang dilakukan pihak Kepolisian bersama TNI selama pemilu.
Baca juga: Polres Kupang bantu air bersih untuk warga terdampak kekeringan
"Ada sejumlah fasilitas yang menjadi fokus pengamanan dilakukan Kepolisian dan TNI sehingga tidak menjadi sasaran perusakan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu. Apabila tidak puas dengan hasil yang ada agar menempuh jalur hukum yang telah ditentukan dalam sengketa pemilu," kata Kapolda Johni Asadoma.
