Deklarasi Pemilu damai berlangsung di halaman Mapolda NTT, Selasa, (17/10/2023) dihadiri Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, Ketua DPRD NTT Emilia J Nomleni, Ketua KPU NTT Thomas Dohu dan Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento.
Deklarasi damai ditandai dengan pembacaan komitmen dipandu Ketua KPU dan Ketua Bawaslu NTT diikuti pula oleh para ketua partai politik peserta Pemilu di NTT.
Ada enam poin dalam deklarasi yang dibacakan yakni pertama siap mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kedu siap melaksanakan Pemilu yang damai, aman, tertib dan nyaman bagi seluruh rakyat NTT, ketiga, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan kelompok dan golongan.
Lalu keempat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah Pemilu, kelima menolak segala bentuk ujaran kebencian, hoaks, isu SARA, memecah belah, politisasi agama dan politik identitas, serta keenam mendorong seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
Sebagai bentuk komitmen para pimpinan partai politik menandatangani papan deklarasi beserta penjabat gubernur, ketua DPRD, Kapolda, ketua pengadilan tinggi, Kajati NTT, Danrem 161/Wirasakti, Danlantamal VII/Kupang, Danlanud El Tari, serta tokoh masyarakat, perwakilan OKP dan calon anggota DPD RI.
Deklarasi pemilu damai 2024 di Provinsi NTT mengusung tema "Im heta bu bua atpao mapirit ton 2024 nok tetus ao mina" atau mari kita bersama-sama menjaga Pemilu yang aman dan damai.
Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma menyebutkan Pemilu bertujuan menciptakan sistem pemerintahan berlandaskan kehendak rakyat dan memastikan bahwa pemimpin terpilih adalah mewakili aspirasi masyarakat.
Kapolda NTT mengingatkan bahwa basis pemilih NTT irasional yang mengedepankan sentimen emosional.
"Polda NTT menaruh atensi pada tahapan kampanye dan semua harus taat pada aturan main kampanye," kata Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma.
Masyarakat diingatkan agar tidak kampanye di rumah ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah serta tidak menghina suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Tidak menghasut dan mengadu domba serta tidak mengikut sertakan unsur pemerintah dan aparat yang tidak memiliki hak pilih," ujar Kapolda NTT.
Baca juga: Kapolda NTT ajak warga jaga stabilitas keamanan selama pemilu 2024
Kapolda juga mengingatkan bahwa pada tahun 2019 ada 121 pelanggaran terdiri atas 75 temuan dan 67 laporan.
Baca juga: KPU NTT gelar gerakan ramah pemilih disabilitas untuk sukseskan Pemilu 2024
Deklarasi Pemilu Damai dilakukan sebagai bentuk kerja sama Polda NTT bersama seluruh pihak terkait dan partai politik peserta Pemilu sebagai pedoman untuk menjaga kamtibmas pada tahapan Pemilu 2024.
