Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengkritik pengesahan paket bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk Taiwan karena dinilai melanggar prinsip "Satu China".
"China dengan tegas menolak AS mengesahkan undang-undang paket bantuan militer yang berisi konten negatif terhadap China. Kami telah mengajukan protes serius ke AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, China pada Senin, (29/4/2024).
Presiden AS Joe Biden menandatangani paket bantuan perang untuk Ukraina, Israel, Taiwan dan Indo-Pasifik senilai total 95 miliar dolar AS pada Rabu (24/4) setelah undang-undang itu disepakati Kongres AS.
Paket bantuan tersebut terdiri atas 61 miliar dolar AS bantuan perang untuk Ukraina, 26 miliar dolar AS dialokasikan bagi Israel untuk perang menghadapi Hamas di Gaza dan 8 miliar dolar AS untuk Taiwan serta sekutu AS di wilayah Indo-Pasifik guna menghadapi ancaman yang semakin meningkat.
"Paket ini sangat melanggar kedaulatan China. Hal ini mencakup bantuan militer dalam jumlah besar ke Taiwan, yang secara serius melanggar prinsip 'Satu China; dan tiga komunike bersama China-AS, serta mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," tambah Lin Jian.
Undang-undang tersebut menurut Lin Jian juga meremehkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan persaingan sehat dengan secara sengaja menyerang perusahaan-perusahaan negara lain atas nama "keamanan nasional" yang kembali menunjukkan sifat hegemonik dan intimidasi AS.
"AS menganjurkan sanksi terhadap China dengan mengabaikan besarnya upaya yang telah dilakukan China untuk membantu AS mengatasi krisis fentanil," ungkap Lin Jian.
Undang-undang tersebut juga mengancam akan menerapkan sanksi sepihak dan yurisdiksi jangka panjang atas hubungan ekonomi dan perdagangan normal antara China dan Iran berdasarkan kerangka hukum internasional yang dapat menciptakan hambatan serius bagi kerja sama China-AS di bidang terkait.
"Kami mendesak AS untuk menghormati kepentingan dan keprihatinan utama China dan tidak menerapkan pasal-pasal negatif mengenai China. Jika tidak, China akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan kami," tegas Lin Jian.
China juga menegaskan bukan sebagai pemicu krisis Ukraina atau pihak di dalamnya.
"Kami tidak pernah melakukan apa pun untuk mengobarkan api atau mencari keuntungan dari krisis Ukrainia. Posisi China terbuka dan kami berkomitmen untuk mendorong perundingan perdamaian dan mengupayakan penyelesaian lewat jalur politik atas krisis ini," ungkap Lin Jian.
China, menurut Lin Jian, berhak atas perdagangan dan hubungan ekonomi dengan negara-negara di dunia, termasuk Rusia, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
"AS terus mengalirkan amunisi ke Ukraina, sambil menyalahkan perdagangan kami dengan Rusia. Sudah cukup jelas siapa sebenarnya yang mengobarkan api dan memperburuk krisis ini. Kami mendesak AS untuk berhenti memfitnah, menekan, dan mengkambinghitamkan China, berhenti menyerang perusahaan-perusahaan China dengan sanksi yang tidak sah," kata Lin Jian.
Paket bantuan perang untuk Ukraina mencakup bantuan kemampuan pertahanan udara, peluru artileri, kendaraan lapis baja, dan persenjataan lain untuk menopang pasukan Ukraina yang telah mengalami penurunan moral seiring kemenangan yang diraih Presiden Rusia Vladimir Putin dalam berbagai pertempuran.
Selain bantuan persenjataan, Presiden Biden juga menggarisbawahi bahwa paket bantuan perang mencakup peningkatan sekitar satu miliar dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza yang menderita akibat perang Israel-Hamas yang terus berlanjut.
Baca juga: China tak akan biarkan tindakan separatisme di Taiwan dan campur tangan asing
Baca juga: Paket bantuan untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan bisa menjadi bumerang bagi AS
Baca juga: China akan menghukum perusahaan terlibat jual senjata ke Taiwan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: China kritik paket bantuan militer Amerika Serikat ke Taiwan
