Presiden setuju tak boleh ada orang "toxic" di pemerintahan

id Presiden Joko Widodo

Presiden setuju tak boleh ada orang "toxic" di pemerintahan

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024). ANTARA/Fathur Rochman

...Sudah bener dong. Bener, bener, kata Presiden Jokowi secara singkat usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa, (7/5/2024)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan jangan membawa orang toxic atau bermasalah masuk pemerintahan.

"Sudah bener dong. Bener, bener," kata Presiden Jokowi secara singkat usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa, (7/5/2024).

Saat ditanya bagaimana Presiden Jokowi memandang arah pernyataan Luhut itu, Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Luhut.

"Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029 untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat (3/5).

Pesan tersebut disampaikan Luhut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi bilang jangan sampai alkes tak berguna karena kurang dokter
Baca juga: Presiden Jokowi soroti kerugian negara capai Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Baca juga: Presiden Jokowi teken pengesahan UU Daerah Khusus Jakarta








Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi setuju tidak boleh ada orang "toxic" di pemerintahan