Hamas bilang tetap berpegang pada usulan gencatan senjata Biden dan DK PBB

Gaza (ANTARA) - Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengatakan pihaknya tetap berpegang pada proposal yang didukung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata di Gaza.

"Kami menegaskan komitmen kami terhadap apa yang disepakati setelah proposal yang didukung Presiden Biden pada akhir Mei dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2735 yang disetujui gerakan ini pada 2 Juli," kata anggota biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, melalui video Telegram, Kamis (5/9).

Al-Hayya mengatakan bahwa setiap kesepakatan harus mencakup penghentian menyeluruh agresi terhadap rakyat Palestina, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, termasuk Koridor Philadelphia, memberikan hak para pengungsi untuk kembali, dan bantuan untuk rakyat Palestina.

Termasuk juga rekonstruksi apa yang dihancurkan oleh pasukan pendudukan yang mengarah pada kesepakatan pertukaran sandera yang serius dan sejati.

“Kami tidak memerlukan proposal baru dan proposal apa pun dari pihak mana pun pada dasarnya harus fokus pada upaya memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahan fasisnya untuk menerapkan apa yang telah disepakati sebelumnya,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa proposal tidak bisa kembali ke titik awal atau berputar dalam lingkaran setan yang sama yang diinginkan Netanyahu.

“Jika Pemerintah AS dan Presiden Biden benar-benar ingin mencapai gencatan senjata dan mencapai kesepakatan pertukaran sandera, mereka harus meninggalkan bias buta terhadap pendudukan Israel, memberikan tekanan nyata pada Netanyahu dan pemerintahannya dan memaksa mereka untuk mematuhi apa yang sudah disepakati sebelumnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Al-Hayya mengatakan kelompoknya telah mulai komunikasi dengan para mediator dan beberapa negara regional serta internasional untuk menjelaskan posisi mereka dan status perundingan.

Pada Mei lalu, Biden mengatakan bahwa Israel mengajukan kesepakatan tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan memastikan pembebasan sandera yang ditahan di kantong pesisir itu. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan rekonstruksi Gaza.

Netanyahu bersikeras untuk mempertahankan kehadiran militer di sepanjang Koridor Philadelphia dengan klaim bahwa koridor tersebut adalah 'saluran hidup' bagi Hamas untuk mempersenjatai ulang.

Koridor tersebut, yakni area yang didemiliterisasi di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza, telah menjadi titik permasalahan dalam negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas.

Mesir menolak kehadiran militer Israel di koridor itu dan mengecam klaim Netanyahu mengenai penyelundupan senjata ke Gaza melalui wilayahnya.

Adapun pada pekan lalu, Kepala Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa penarikan militer Israel dari Koridor Philadelphia tidak menimbulkan masalah keamanan bagi Israel.

Sumber : Anadolu