Kupang (ANTARA) - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyerahkan 45 nomor izin edar untuk 45 produk UMKM di NTT yang telah memenuhi standar nasional dalam rmendukung program One Village One Product (OVOP).
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Senin mengatakan program Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dan Wakilnya Johni sudah ditetapkan sebagai percontohan nasional.
“Dan kalau standar nasional sudah terpenuhi, standar internasional juga, dengan asumsi produk-produk daerah bisa dipasarkan secara nasional, bahkan diekspor ke luar negeri,” katanya.
Menurut dia, OVOP bisa dijadikan kekuatan ekonomi nasional dalam hal hubungannya dengan peningkatan UMKM.
Selain itu, OVOP juga bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia.
“Kita ingin suatu ketika negara kita mandiri secara ekonomi, dan proses mandiri secara ekonomi itu harus dimulai dari sumber yang paling bawah, yaitu UMKM," ujar dia.
Ia juga mengatakan sebagai soko guru nanti akan dipadukan dengan Koperasi Merah Putih, dan juga ada hubungannya dengan Makan Bergizi Gratis.
Ketiga program ini akan dipadukan untuk mewujudkan sila kelima Pancasila.
Dia mengatakan penyerahan nomor izin edar yang sudah dilaksanakan di Manggarai Barat itu, sudah layak dilakukan, karena kelak OVOP akan pertama kali di gelar di Manggarai Barat dan Manggarai Barat menjadi tuan rumahnya.
Sementara itu, Gubernur Melkiades mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto, saat retret Kepala Daerah di Magelang, bahwa para kepala daerah harus bisa memastikan keadilan distributif harus terdistribusi betul ke seluruh masyarakat.
“Karena, menurut Presiden, ada kondisi yang tidak berjalan antara harusnya kekayaan di negeri ini dinikmati oleh sebesar-besarnya bangsa Indonesia, karena sila kelima itu jelas sekali, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi faktanya adalah segelintir orang menguasai lebih dari 80 persen kekayaan bangsa,” ucapnya.
Gubernur NTT mencontohkan kopi jika dijual dalam bentuk biji yang belum diolah, harganya Rp150 ribu per kilogram. Namun, jika dilakukan hilirisasi dalam bentuk kemasan, harga per kilogram bisa mencapai Rp800 ribu.
Dengan memperkuat hilirisasi di UMKM, ia meyakini bahwa produk-produk dari NTT bisa menembus pasar internasional.
“Hari ini, meskipun baru belasan UMKM, dampaknya akan sangat besar buat kami. Karena ini akan menimbulkan kepercayaan diri bagi para pelaku UMKM bahwa kalau BPOM betul-betul mendampingi dan membantu kita di luar yang sudah ada, itu akan sangat besar artinya bagi kami di sini,” jelasnya.
Gubernur juga berharap dengan sinergi antara BPOM, sektor perbankan yang menjamin permodalan, serta sektor UMKM dengan produk-produk unggulan hilirisasi.
Kelak NTT dapat menjadi pilot projek bagaimana sinergi lintas sektoral mendongkrak produk-produk unggulan dari NTT ke ranah yang lebih luas.
