Kupang (ANTARA) - Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur Abed Frans mengatakan Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki kekuatan di sektor pariwisata, seperti Taman Nasional Komodo (TNK) perlu memiliki polisi pariwisata.
"Sudah lama kami terus mendorong agar Manggarai Barat di Pulau Flores dilengkapi polisi pariwisata tapi belum juga sampai sekarang, padahal sudah saatnya ini diadakan di sana," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (29/3).
Ia mengatakan hal itu menanggapi adanya kasus perdagangan bayi satwa purba Komodo yang berhasil dibongkar Polda Jawa Timur ketika hendak dikirim ke luar negeri belum lama ini.
Menurut Abed, beberapa peristiwa miris juga sebelumnya terjadi di kawasan TNK seperti kebakaran hutan, pemancingan Komodo, dan pembantaian rusa.
Hal ini, lanjutnya, sangat merugikan promosi wisata unggulan di wilayah paling barat Pulau Flores dengan ikon satwa Komodo (varanus komodoensis) itu.
"Dan tentu kita pasti disoroti berbagai pihak. Bagaimana bisa destinasi wisata sekelas TNK bisa kecolongan terus-menerus dengan peristiwa miris ini," katanya.
Menurutnya, berbagai pihak termasuk operator tur luar negeri akan meragukan kualitas pengawasan destinasi wisata setempat, apalagi TNK yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia (New7 Wonders).
Untuk itu, lanjutnya, pengawasan dari sisi pencegahan maupun penindakan terhadap berbagai pelanggaran perlu diperkuat dengan menghadirkan aparat keamanan yang khusus beroperasi di daerah wisata setempat.
"Sehingga kita berharap segeralah ada polisi pariwisata seperti halnya destinasi wisata unggulan tingkat internasional lainnya," katanya.
Baca juga: HPI dorong pembentukan polisi pariwisata
Baca juga: Ditempatkan Polisi Pariwisata di Komodo
Sudah saatnya Manggarai Barat memiliki polisi pariwisata
Ketua ASITA Nusa Tenggara Timur Abed Frans (ANTARA Foto/ist)
"Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki kekuatan di sektor pariwisata, seperti Taman Nasional Komodo (TNK) perlu memiliki polisi pariwisata," kata Abed Frans.
