Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma mengatakan Retret Kepemimpinan Strategis bagi pejabat struktural lingkup Pemprov NTT yang berlangsung sejak Selasa (23/9) hingga Sabtu (27/9) dapat menumbuhkan kesamaan persepsi dan tekad dalam mengimplementasikan visi misi kepala daerah.
"Retret ini penting untuk menyamakan persepsi pimpinan dan semua unsur pembantu pimpinan tentang visi misi kepala daerah. Setelah ada kesamaan persepsi, kita satukan tekad dan memperkuat kerja sama lintas OPD (organisasi perangkat daerah)," katanya di Atambua, Kamis.
Hal itu disampaikan Wagub Johni saat memberikan arahan pada kegiatan retret gelombang pertama dengan tema "Transformasi Birokrasi Menuju NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan" yang berlangsung di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan RI, Atambua,
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana refreshing skill dan pengetahuan agar para pejabat tidak hanya terjebak pada rutinitas semata.
"Kalau kita kerja terus di bidang kita masing-masing tanpa pernah refresh pengetahuan, kita seperti katak dalam tempurung," ujarnya.
Wagub mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi NTT sangat kompleks, mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting, keterbatasan infrastruktur, hingga dampak kekeringan akibat perubahan iklim.
Selain itu, ruang fiskal daerah yang terbatas menuntut birokrasi bekerja lebih efektif.
"Dalam kerangka ini, kita membutuhkan birokrasi yang responsif, cepat mengeksekusi kebijakan, tidak mempersulit masyarakat, serta memiliki semangat kolaborasi dan koordinasi yang kuat," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya mencegah kebocoran anggaran, mempercepat digitalisasi pemerintahan, dan memperkuat disiplin di semua lini.
"Disiplin itu bukan hanya soal waktu, tapi juga dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi," tambah Johni.
Wagub menegaskan bahwa retret ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi agar pola pikir pejabat berubah, dari pola pikir administratif menuju birokrasi yang transparan, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Kita punya target besar menaikkan PAD (pendapatan asli daerah) dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. Untuk itu, kolaborasi antarperangkat daerah harus diperkuat, termasuk dengan dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat," ujar Johni.
