Kupang (ANTARA) - Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan mengatakan masalah kekurangan logistik untuk Pemilu 2019 sangat mengganggu jalannya pesta demokrasi tersebut.
"Saya kira ini sangat mengganggu kalau sampai dengan saat ini logistik belum siap. Ini harus menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara," kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang, Jumat (5/4).
Dia mengemukakan hal itu, terkait masalah kekurangan logistik untuk Pemilu serentak 2019, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika sampai dengan hari "H" pemungutan suara, logistik pemilu juga belum siap.
Menurut dia, masalah kekurangan logistik pada pesta demokrasi 2019 ini, ternyata tidak hanya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di daerah lain di Indonesia.
"Saya baru saja membaca laporan di media massa bahwa ada logostik surat suara untuk provinsi di Sumatera tetapi dikirim ke NTT. Saya pikir ini masalah serius," ucapnya.
Menurut dia, jika sampai dengan hari "H" pemungutan suara ternyata logistik Pemilu belum lengkap, dan hak suara pemilih tidak bisa digunakan maka KPU harus diberi sanksi tegas.
Baca juga: Pemilu 2019 di Flores Timur tetap dilaksanakan
Dia menambahkan, daerah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan topografi yang berpulau-pulau, mestinya logistik untuk pemilu sudah harus siap dua pekan sebelum hari "H" pemungutan suara.
Alasannya, karena petugas membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan dan distribusi ke desa-desa, di mana ada wilayah yang berada di pulau-pulau terdepan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dohu secara terpisah mengatakan, kekurangan logistik surat suara untuk Pemilu 2019 di daerah itu belum dipenuhi.
"Kami sudah mengusulkan kembali kekurangan-kekurangan logistik ke KPU RI pada 31 Maret, tetapi belum dipenuhi," kata Thomas Dohu.
Dia berharap, paling lambat 5-6 April, kekurangan logistik pemilu ini sudah bisa dipenuhi. Karena bagaimana pun akan sangat mengganggu pesta demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Simulasi terakhir Polda NTT hadapi Pemilu 2019
Baca juga: Pasokan listrik aman saat berlangsungnya Pemilu 2019 di NTT
Kekurangan logistik pemilu sangat mengganggu jalannya pesta demokrasi
Pengamat hukum administrasi negara dari Undana Kupang Dr Johanes Tuba Helan, (ANTARA Foto/Bernadus Tokan)
"Masalah kekurangan logistik untuk Pemilu 2019 sangat mengganggu jalannya pesta demokrasi tersebut," kata Johanes Tuba Helan.
