DJPb: Realisasi penyaluran TKD di NTT mencapai Rp17,34 triliun

Rabu, 22 Oktober 2025 18:15 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan (di tengah). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga September 2025 mencapai Rp17,34 triliun atau 72,45 persen dari total alokasi tahun ini.

"Total penyaluran TKD sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp17,34 triliun atau 72,45 persen dari total alokasi Rp23,94 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, NTT, Rabu.

Ia menjelaskan realisasi penyaluran terbesar bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dengan total Rp11,86 triliun atau 78,05 persen dari alokasi.

Dari jumlah itu, DAU block grant menjadi penyaluran terbesar dengan realisasi Rp10,06 triliun atau 83,33 persen dari alokasi.

Adi menambahkan penyaluran dana bagi hasil (DBH) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pada tahun 2025.

Realisasi terbesar berasal dari DBH PPh perorangan sebesar Rp56,41 miliar atau 41,75 persen dari alokasi.

"Kami mengharapkan agar DBH dapat tersalurkan seluruhnya, karena pada 2026 kemungkinan terjadi pengurangan alokasi (pagu)," katanya.

Sementara itu, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik mulai terlaksana pada September 2025 untuk enam bidang pada 23 pemerintah daerah, sedangkan penyaluran lainnya masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Adapun penyaluran DAK nonfisik terlaksana secara optimal dengan realisasi terbesar untuk belanja bantuan operasional sekolah (BOS) mencapai Rp1,45 triliun atau 97,70 persen dari alokasi.

"Pemerintah Provinsi NTT menjadi penerima alokasi TKD terbesar yakni Rp3,11 triliun dengan realisasi penyaluran hingga September sebesar Rp2,31 triliun," kata Adi.

Untuk DAK fiskal, realisasi terbesar pada bidang kesehatan dan keluarga berencana (KB) sebesar Rp185,10 miliar atau 32,98 persen.

Penyaluran juga mencakup bidang pendidikan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, serta perlindungan perempuan dan anak di 19 pemerintah daerah.

Hingga September 2025, penyaluran insentif fiskal telah mencapai Rp158,97 miliar atau 66,45 persen dari total alokasi.

Penerima insentif fiskal terbesar adalah Kabupaten Sumba Timur dengan alokasi Rp32,83 miliar dan yang telah terealisasi sebesar Rp16,41 miliar.

Adi menegaskan kecepatan penyaluran TKD juga sangat bergantung pada kecepatan pemenuhan persyaratan salur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Oleh karena itu, ia berharap agar pada bulan tersisa pemerintah provinsi dan daerah mampu melakukan penyaluran secara optimal sebelum akhir tahun.