"Setahu saya Prabowo adalah seorang jenderal yang sangat cerdas sehingga pernah di-hire (diperjakan) oleh Pemerintah Jordania untuk melatih tentara di sana. Karena itu, banyak pernyataannya yang tidak berbasis data dan pernyataan yang tidak konsisten, kemungkinan disebabkan oleh orang-orang sekelilingnya ," kata Marinus Kleden kepada ANTARA di Kupang, Senin (1/7).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sikap Prabowo Subianto yang belum mau menerima kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu, dan dampaknya terhadap stabiitas nasional.
"Orang-orang di sekelilingnya ini yang memang dengan sengaja mau merusak suasana dan situasi politik," kata Marianus Kleden yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang ini.
Prabowo Subianto, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada (27/6), belum memberikan ucapan selamat kepada Jokowo-Ma'ruf Amin.
(ANTARA FOTO/Dyah Dwi)
"Saya kira sikap ini kemungkinan dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya, yang memang dengan sengaja mau merusak suasana dan situasi politik. Mengapa karena bila situasi aman, mereka kehilangan lapangan kerja," katanya.
Menurut dia, orang-orang di sekelilingnya ini, juga akan terus memprovokasi Prabowo Subianto untuk maju lagi di Pilpres 2024 mendatang. "Argumentasi yang dibangun adalah meyakinkan Prabowo bahwa pada 2024, rival terberat Prabowo sudah tidak ada lagi, tetapi yang terpenting supaya mereka tetap di-hire sebagai tim sukses," katanya.
Kemungkinan lain, kata Marianus, situasi chaos dengan sengaja diciptakan agar Jokowi tidak berkonsentrasi menjalankan pemerintahan, dan tidak konsen mengembalikan uang negara yang diemplang ke luar negeri oleh regim Soeharto di mana Prabowo termasuk juga di dalamnya.
Karena itu, sebagai seorang negarawan, Jokowi perlu memperhatikan orang-orang yang berada di sekeliling Prabowo demi kesatuan, keutuhan dan persatuan bangsa.
Perhatian ini bisa dilakukan, antara lain, dengan merekrut orang-orang Prabowo dalam kabinet, dan menjadi bagian dari pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-Amin. "Bila kelompok ini tidak diperhatikan, dan dibiarkan justeru dikuatirkan akan ada ancaman potensial terhadap integrasi nasional," demikian Marianus Kleden.
