Pengawasan dana desa jadi target Kejaksaan Tinggi NTT

id korupsi dana desa

Pengawasan dana desa jadi target Kejaksaan Tinggi NTT

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim. (ANTARA FOTO/Benny Jahang)

"Dalam tahun ini, NTT mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp3,2 triliun, sehingga kami akan lebih memaksimalkan peran pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk menghindari terjadinya korupsi," kata Abdul Hakim.
Kupang (ANTARA) - Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim mengatakan pihaknya akan lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi.

"Dalam tahun ini, NTT mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp3,2 triliun, sehingga kami akan lebih memaksimalkan peran pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk menghindari terjadinya korupsi," kata Abdul Hakim di Kupang, Senin (12/8)

Abdual Hakim mengatakan hal itu terkait peran Kejaksaan di NTT sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa tahun 2019 yang mencapai hampir Rp3,2 triliun untuk 3.026 desa di NTT.

Menurut Abdul Hakim, terjadinya kasus korupsi dana desa di NTT karena kepala desa serta pengelola dana desa tidak memahami secara baik terhadap sistem administrasi pengelolaan keuangan desa.

Baca juga: ADD ratusan juta untuk Desa Kolabe belum dipertangungjawabkan

"Banyak yang belum memahami secara baik tentang administrasi pengelolaan dana desa sehingga sering ditemukan penggunaannya dana desa menyimpang dari aturan berlaku. Apalagi dana desa yang diterima cukup besar. Kasus-kasus korupsi dana desa di NTT pada umumnya karena para kepala desa kesulitan dalam mempertangungjawabkan penggunaan dana desa sehingga terjadi korupsi," tegasnya.

Abdul Hakim mengatakan, Kejaksaan siap melakukan pendampingan apabila dibutuhkan desa-desa yang kesulitan dalam membuat laporan keuangan desa.

Ia mengatakan, Kejaksaan di NTT akan melakukan sosialisasi kepada aparat desa di kabupaten/kota terkait pengelolaan dana desa yang benar sehingga tidak berpotensi terjadinya penyimpangan.

"Kami akan lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada perangkat desa pada saat kegiatan evaluasi bulanan pengelolaan dana desa di setiap kabupaten/kota," tegas Abdul Hakim.

Ia berharap 3.026 kepala desa di provinsi berbasis kepulauan ini agar dalam pengelolaan dana desa tetap merujuk pada aturan yang berlaku sehingga tidak terjerat dalam kasus-kasus korupsi.

Baca juga: Tiga desa belum berikan laporan tentang ADD 2018
Baca juga: Ternyata masih banyak desa yang belum buat laporan penggunaan ADD
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar