Jayapura (ANTARA) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian pada Jumat (6/9) menghadiri pertemuan tokoh lintas agama di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Pdt Amsal Yowei mengawali pertemuan yang berlangsung di kawasan Entrop itu dengan membacakan hasil rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua.
Dalam rapat FKUB Papua, komunitas agama antara lain mengimbau seluruh elemen masyarakat turut menjaga dan mempertahankan perdamaian di tanah Papua serta menyatakan penolakan terhadap rasisme dan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan aksi anarkistis.
Baca juga: Papua Terkini - Pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua sudah ditindak
Baca juga: Papua Terkini - 4 WN Australia dideportasi dari Sorong menuju negeri Kanguru
Selain itu FKUB menyarankan pengelola asrama mahasiswa Papua di luar daerah memerhatikan dan melindungi mahasiswa sampai menyelesaikan pendidikan serta meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakhiri pembatasan akses internet di Papua.
Ketua FKUB Papua Pdt Lipius Biniluk berharap demonstrasi berujung kerusuhan sebagaimana yang terjadi pada 29 Agustus tidak terjadi lagi di Tanah Papua.
Ia mengimbau warga berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, selalu mengecek kebenaran informasi agar tidak mudah terprovokasi hoaks. Pada 29 Agustus, massa berdemonstrasi di Jayapura untuk menentang tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua.
Demonstrasi yang diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran itu menurut data Kepolisian Daerah Papua antara lain menyebabkan kerusakan kantor pemerintah, kantor bank, kantor perusahaan, rumah makan, toko, kios, kendaraan warga, mal, dealer mobil, dan anjungan tunai mandiri.
Baca juga: Papua Terkini - Massa tidak mau ikut aksi lagi
Baca juga: Tidak boleh ada referendum di Tanah Papua
Papua Terkini - Elemen masyarakat diimbau pertahankan perdamaian di Tanah Papua
Komunitas agama antara lain mengimbau seluruh elemen masyarakat turut menjaga dan mempertahankan perdamaian di tanah Papua serta menyatakan penolakan terhadap rasisme dan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan aksi anarkistis.