Jokowi ingin negara aman dengan merangkul lawan politik

id Prabowo Subianto

Jokowi ingin negara aman dengan merangkul lawan politik

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di halaman Istana Negara, Jakarta pada Senin (21/10/2019) usai bertemu Presiden Joko Widodo. Presiden mengundang sejumlah tokoh untuk membahas pengisian posisi pembantu Presiden dalam kabinet baru pemerintah. (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)

"Negara ini harus aman agar pembangunan terus bergerak maju, karena itulah Jokowi ingin merangkul lawan-lawan politik termasuk Partai Gerindra," kata Marianus Kleden.
Kupang (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Marianus Kleden berpendapat, Presiden Joko Widodo menginginkan agar negara Indonesia tetap aman sehingga merangkul lawan politik untuk bergabung dalam pemerintahannya pada periode kedua 2019-2024.

"Negara ini harus aman agar pembangunan terus bergerak maju, karena itulah Jokowi ingin merangkul lawan-lawan politik termasuk Partai Gerindra," katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa (22/10)

Dia mengatakan hal itu terkait dengan masuknya Prabowo Subianto menjadi menteri di bidang pertahanan dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024.

Menurut Marianus, dapat diduga bahwa seluruh aksi demonstrasi maupun kerusuhan yang sebelumnya terjadi di Tanah Air ada kaitannya dengan kelompok oposisi.

Karena itu, untuk mencegah agar situasi negara tidak semakin runyam maka pihak lawan ditarik menjadi bagian dari kabinet kerja.

Baca juga: Prabowo Subianto akan menjadi menteri di bidang pertahanan
Baca juga: Prabowo proklamirkan kematian kaum oposan


Namun menurut Marianus, meski demikian langka ini merupakan sesuatu yang tidak sehat untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. "Karena sebaiknya partai oposisi seperti Gerindra terus berada di luar kabinet agar fungsi ceck and balances tetap jalan," katanya.

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi menganut prinsip utama yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Prinsip dari rakyat ini, lanjut dia, perlu dilihat dengan sudut pandang berbeda, apakah rakyat suka atau tidak suka.

"Kalau rakyat tidak suka maka gampang dimonitor oleh oposisi sehingga demokrasi lebih sehat, aspirasi rakyat mudah terbaca dan terakomodasi dalam manajemen pemerintahan," katanya.

Dia mengatakan, jika semua oposisi dirangkul dalam pemerintahan, maka tidak ada pihak yang berusaha melacak aspirasi rakyat secara otentik.

"Dan ini berbahaya karena ketika rakyat bersuara namun tidak sejalan dengan pemerintah, sebenarnya di situlah peran oposisi membuka ruang, tetapi jika ditarik ke pemerintahan maka tidak ada pihak yang mengakomodasi aspirasi rakyat," katanya.

Baca juga: Keakraban Megawati-Prabowo bukanlah sebuah kebetulan
Baca juga: Jokowi-Prabowo bahas stabilitas keamanan dan politik
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar