Artikel - Benarkah sumbangsih sektor pariwisata terhadap PAD Mabar masih kecil?

id Labuan Bajo

Artikel - Benarkah sumbangsih sektor pariwisata terhadap PAD Mabar masih kecil?

Salah satu pemandangan dari Pulau Padar, yang menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. (ANTARA FOTO/Satyagraha)

Untuk pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, masalah ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menyayangkan masih kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setempat. 

Padahal kawasan wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (TNK) digadang-gadang menjadi destinasi wisata nasional kelas premium penghasil devisa.

Di tengah upaya memberikan label premium berharga tiket masuk Rp14 juta per orang, seluruh pemangku kepentingan kawasan wisata Labuan Bajo dan dan TNK perlu berbenah, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah dan masyarakat setempat perlu diberikan peran signifikan untuk mengembangkan pariwisata dan kearifan lokal yang terbukti telah menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara.

Potensi nilai ekonomi kawasan wisata Labuan Bajo dan TNK bisa mencapai Rp2,3 triliun per tahun jika merujuk pada potensi pendapatan asli daerah yang semestinya dikantongi Pemkab Manggarai Barat.

Namun, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Augustinus Rinus, pendapatan daerah dari sektor pariwisata untuk Kabupaten Manggarai Barat baru mencapai Rp34,7 miliar pada 2018.

Dia menyebutkan banyak potensi pendapatan daerah yang belum optimal tergali dari kegiatan wisata di Labuan Bajo dan TNK.

Salah satu sumber hilangnya pendapatan daerah itu adalah dari banyaknya kapal wisata yang lalu-lalang di Labuan Bajo dan TNK namun tidak mengantongi izin atau tidak terdaftar di Pemkab setempat.

Selain perkapalan, Pemkab Manggarai Barat juga tengah menertibkan agen jasa wisata yang menawarkan paket wisata ke Labuan Bajo karena banyak agen wisata ke Labuan Bajo yang berkantor di luar Labuan Bajo, bahkan juga di luar negeri.

Saat ini, kata Augustinus, terdapat sekitar 500 kapal yang beroperasi sebagai kapal penunjang pariwisata di kawasan Labuan Bajo untuk mengangkut para wisatawan. Mayoritas kapal ini adalah kapal pinisi yang tergolong mewah dan menjadi salah satu fasilitas untuk paket wisata premium bagi wisatawan ke Labuan Bajo dan TNK.

Taka Makassar, yang merupakan salah satu obyek wisata bahari di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. (ANTARA FOTO/Satyagraha)

Namun, dari 500 kapal itu, pada awalnya hanya 56 kapal yang terdaftar. Setelah dilakukan penertiban oleh Disparbud Manggarai Barat, saat ini sudah sekitar 300 kapal yang terdaftar dan berkantor di Labuan Bajo.

Sisa sebanyak 200 kapal  merupakan kapal yang tidak berkantor di Labuan Bajo. Alhasil 200 kapal tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah, termasuk dari nihilnya penerimaan pajak yang disumbang mereka.

"Masih sekitar 200 kapal lagi yang kita perjuangkan supaya berasal dan terdaftar dari sini. Kalau tidak ya minta maaf kapal-kapal itu harus keluar," kata Augustinus.

Augustinus mengatakan kapal-kapal tidak terdaftar itu telah mengambil keuntungan yang besar dari pariwisata di Labuan Bajo. Kapal-kapal tersebut dengan mudahnya memanfaatkan potensi ekonomi pariwisata di Labuan Bajo, namun hanya meninggalkan sampah bekas wisatawan bagi penduduk di Manggarai Barat.

"Saya terbitkan, misalnya (ada) perda bahwa mereka wajib berkantor di sini. Mereka berbisnis di sini tapi penghasilannya di luar," kata dia.

Kasus tersebut, ujar dia, sebenarnya sudah dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saat ini, Pemkab juga sedang berproses untuk menerapkan digitalisasi untuk administrasi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Dia berharap sistem digitalisasi dapat diluncurkan pada 2020.

Dengan digitalisasi, proses pembelian tiket menuju kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo dapat dilakukan secara daring dan dalam satu pintu. Saat ini, administrasi kunjungan wistawan ke Labuan Bajo masih manual. Dengan sistem manual itu, ada perbedaan perhitungan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo.

Misalnya, sepanjang 2018, terdapat 176 ribu kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, Pemkab Manggarai Barat hanya mencatat 139 ribu kunjungan wisatawan.

"Maka itu, dalam penerimaan yang kami dapat dibandingkan pusat, ada selisih yang sangat besar. Ini yang kami dorong supaya pemerintah daerah supaya satu pintu menuju Taman Nasional Komodo," ujar dia.

Pesona Labuhan Bajo (ANTARA FOTO/Laurensius Molan)

Ke depan, dia berharap, Pemda bisa mendapatkan bagi hasil yang setara dengan pemerintah pusat dari tiket masuk kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Apalagi, Taman Nasional Komodo direncanakan menjadi destinasi wisata premium pada 2020.

Jika sudah menjadi kawasan wisata premium, tiket masuk ke wisata Komodo direncanakan naik menjadi Rp14 juta. "Kalau nanti Rp 14 juta, dikalikan 50 ribu (wisatawan) saja sekitar Rp 700 miliar. Kami ingin 50 persen Manggarai Barat," ujarnya.

Namun, dia mengakui bahwa belum ada skema jelas terkait wisata premium yang akan direncanakan pemerintah pusat itu. Sebagai penanggung jawab di sektor pariwisata daerah, dia pun menunggu konsep wisata premium yang akan diterapkan di Labuan Bajo dan Pulau Komodo.

Dia berharap status wisata premium dapat meningkatkan kontribusi pariwisata ke pendapatan daerah. Adapun, hingga akhir 2018, kontribusi sektor pariwisata sebesar 39 persen dari total PAD bagi Pemkab Manggarai Barat.

PR menuju wisata premium
Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo memang direncanakan untuk menjadi wisata premium. Khusus Taman Nasional Komodo, kawasan ini juga dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia yang menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia.

Meski demikian, menurut Augustinus, ada beberapa kendala besar dalam memajukan geliat pariwisata di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.

Pertama, adalah masalah infrastruktur dan konektivitas ke Pulau Komodo. Harga tiket pesawat yang mahal ke Labuan Bajo menjadi salah satu kendala akses pariwisata. Kedua, untuk pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, masalah ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan.

Misalnya, untuk masalah infrastruktur. Augustinus mengungkapkan jumlah wisatawan di Labuan Bajo sempat menurun.

Penurunan ini juga karena wacana status kawasan wisata premium yang akhirnya membuat para pelancong berpikir harus mengeluarkan biaya mahal untuk berkunjung ke Labuan Bajo dan TNK, padahal status wisata premium itu belum terealisasi.

Lama tinggal wisatawan juga belum menunjukkan perkembangan positif yang signifikan. Pada 2016, lama tinggal wisatawan hanya tercatat 5,6 hari. Kemudian pada 2017 naik tipis menjadi 6,1 hari, dan pada tahun berikutnya yakni 2018 juga hanya naik tipis menjadi 6,5 hari.

Pada 2020, dia mengakui pemerintah memberikan perhatian besar bagi infrastruktur ke Labuan Bajo dan Pulau Komodor. Pmerintah pusat mengucurkan anggaran Rp7,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Hal ini tidak lepas dari rencana status wisata premium di wilayah ini.

Sejumlah pekerja sedang mengerjakan hotel yang dibangun oleh PT ASDP Indonesia Ferry di area komersial kawasan terpadu ASDP di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT (9/9/2019). (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha).

Anggaran itu antara lain akan dipergunakan untuk pengembangan Bandara Internasional Komodo beserta Pelabuhan Internasional di kawasan ini guna menunjang kemudahan akses menuju wisata Komodo.

Terkait dengan SDM, Augustinus mengakui saat ini belum banyak lembaga pendidikan seperti politeknik atau vokasi di Labuan Bajo yang khusus menciptakan SDM untuk masuk dalam industri pariwisata.

Oleh sebab itu, Pemkab Manggarai Barat sudah melakukan kerja sama dengan berbagai universitas untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pariwisata di Labuan Bajo.

"Kami dorong, kami beri pelatihan lalu kami beri pendampingan dalam rangka mengembangkan SDM. Ini memang persoalan yang penting untuk dibicarakan dengan baik," ujarnya.

Augustinus menilai sangat penting untuk mengandalkan SDM lokal dalam memajukan pariwisata di Labuan Bajo, sehingga dampak ekonomi bisa terasa langsung kepada penduduk.

Selain itu, juga mencegah pengeluaran yang terlampau besar dengan membayar tenaga kerja asing (TKA). Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata adalah bentuk bisnis berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rut W. Eka Trisilowati mengatakan pihaknya mempunyai strategi dengan pendekatan 3A-2P dalam meningkatkan pariwisata di wilayah timur Indonesia ini.

Pendekatan 3A-2P, yakni atraksi, amenitas, akses, people, dan promosi. "Misalnya untuk atraksi, Labuan Bajo yang nantinya akan menjadi wisata premium akan menonjolkan kegiatan selam (diving), destinasi Kampung Adat, dan penataan Kampung Tenun," ujarnya.

Presiden Jokowi meninjau kawasan Puncak Waringin yang akan dikembangkan dan ditata menjadi kawasan industri pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). (ANTARA FOTO/HO-Biro Pers Setpres RI)
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar