Kupang (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Kolfidus, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sikka, yang saat ini terus meningkat.
"Kasus DBD di Sikka telah ditetapkan sebagai KLB. Penetapan KLB untuk percepatan penanganan, tetapi fakta menunjukkan bahwa kasus DBD terus melonjak, sehingga perlu dilakukan evaluasi lagi," kata Emanuel Kolfidus, di Kupang, Jumat (7/2), terkait meningkatnya kasus DBD di Sikka.
Berdasarkan laporan, semenjak serangan DBD pada awal Januari 2020 hingga saat ini, warga Sikka yang menjadi korban serangan penyakit dDBD terus bertambah setiap hari.
Pada Rabu (5/2) misalnya, korban DBD tercatat 377 orang, dan pada Kamis, (6/2) petang bertambah 28 orang menjadi 405 orang dengan tiga orang meninggal dunia.
Informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Valens Tupen menyebutkan bahwa setiap sore selalu ada laporan mengenai kasus DBD, baik dari puskemas maupun rumah sakit. Jadi setiap hari memang selalu ada penambahan, katanya.
Baca juga: Sudah 903 kasus DBD terjadi di NTT
Emanuel Kolfidus mengatakan, penetapan KLB Sikka menjadi langkah yang diambil ketika kasus semakin meluas dengan dampak yang besar.
Penetapan ini tentu melalui pertimbangan penting untuk segera mungkin mengatasi serangan DBD, sebagai bentuk perlindungan dan keberpihakan pemerintah Kabupaten Sikka kepada warganya.
Namun, penetapan KLB juga memerlukan mobilisasi sumber daya antara lain dana dan tenaga medis.
Tentunya kata dia, Pemerintah Sikka harus mengevaluasi perkembangan situasi dari waktu ke waktu, untuk memastikan efektivitas intervensi yang sudah dilakukan.
"Evaluasi untuk mengetahui apakah semakin efektif menurunkan jumlah kasus, ataukah belum terlalu efektif pada tindakan lapangan," kata anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada ini.
Dengan evaluasi secara rutin terhadap seluruh aspek pelaksanaan tindakan efektif dalam situasi KLB, Pemkab Sikka dapat menentukan langkah lebih lanjut.
"DPRD NTT telah melakukan kunjungan ke Sikka, dan mendukung penuh upaya dari setiap pihak untuk bersama mengatasi dampak KLB DBD, dan berharap situasi ini dapat diatasi dengan lebih cepat," kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Baca juga: Sebanyak 12 warga NTT meninggal dunia akibat DBD
Legislator desak evaluasi kembali penanganan DBD di Sikka
Emanuel Kolfidus. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Penetapan KLB juga memerlukan mobilisasi sumber daya antara lain dana dan tenaga medis.
