Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah mengantisipasi kepulangan 34.000 pekerja migran Indonesia dari luar negeri selama Mei hingga Juni 2020.
"Berkaitan kepulangan pekerja migran Indonesia, saya menerima laporan bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (11/5) saat menyampaikan pengantar dalam rapat melalui telekonferensi video mengenai percepatan penanganan pandemi COVID-19.
Baca juga: Pemerintah NTT diminta perhatikan nasib pekerja informal di tengah COVID-19
Baca juga: Padma dukung langkah Kemenlu terkait pelarungan jenazah ABK
Menurut dia, pekerja migran Indonesia yang diperkirakan pulang selama Mei hingga Juni berasal dari Jawa Timur (8.900 orang), Jawa Tengah (7.400 orang), Jawa Barat (5.800 orang), Nusa Tenggara Barat (4.200 orang), Sumatera Utara (2.800 orang), Lampung (1.800 orang), dan Bali (500 orang).
"Ini agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang sudah ditetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah," katanya.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali sebagai pintu masuk bagi pekerja migran Indonesia yang datang menggunakan pesawat.
Selain itu pemerintah menetapkan pelabuhan Benoa Bali dan Tanjung Balai di Sumatera Utara sebagai pintu masuk bagi warga Indonesia yang bekerja di kapal pesiar. Sementara pekerja Indonesia yang pulang dari Malaysia dapat masuk melalui Batam dan Tanjung Balai.
Baca juga: Padma Indonesia: Negara wajib selamatkan PMI dari COVID-19
"Saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Dan juga agar dipastikan kesiapan tempat karantina dipastikan dan RS rujukan bagi pekerja migran kita," kata Presiden.
