Presiden minta 34 gubernur hati-hati atas pergerakan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta 34 gubernur untuk berhati-hati atas pergerakan kasus positif COVID-19 di provinsi masing-masing.

"Saya ingin dan ingatkan agar para gubernur melihat data dan angka-angka pergerakan kasus COVID-19 di wilayah masing-masing, hati-hati saat ini berbagai negara kembali menjadi tren," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, (1/9).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah sudah keluarkan semua jurus bantu masyarakat

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui video konferensi.

Hadir secara langsung di Istana Kepresidenan Bogor Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Terjadi tren peningkatan kasus positif baik di negara-negara Eropa dan juga kawasan Asia, oleh sebab itu kita harus hati-hati karena di negara kita walaupun ada beberapa peningkatan kasus positif di beberapa daerah tapi bila dibandingkan negara-negara lain Indonesia masih terkendali," ungkap Presiden.

Pengendalian dan manajemen penanganan kasus COVID-19 itulah yang menurut Presiden harus betul-betul dijaga para gubernur.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jenjang birokrasi yang terlalu banyak harus disederhanakan

"Data yang saya terima 31 Agustus 2020 kemarin jumlah kasus positif di negara kita 175 ribu dari 2,2 juta tes yang telah kita lakukan dan alhamdulilah tingkat kesembuhan 'case recovery rate' juga semakin meningkat dari dulu kita ingat bulan April 15 persen, sekarang di bulan Agustus 72,1 persen," ungkap dia.

Presiden Jokowi menilai angka tersebut menunjukkan adanya pergerakan yang lebih baik karena tingkat kesembuhan penderita COVId-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia yang di posisi 69 persen.

"Kasus aktif atau masih dalam perawatan juga menurun dari 77 persen di bulan April menjadi sebesar 23,69 di bulan Agustus, ini lebih baik dari rata-rata dunia yaitu sebesar 27 persen," kata dia.

Akan tetapi, kata dia, untuk kasus meninggal masih berada di atas rata-rata dunia sehingga para gubernur pun harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Hati-hati 'case fatality rate' di Indonesia meskipun mengalami penurunan dari 7,83 persen di bulan April menjadi 4,2 persen di bulan ini, kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) besar untuk menurunkan lagi karena angka 'fatality rate' di negara kita masih lebih tinggi dibanding 'fatality rate' global yang berada di angka 3,6 persen, ini pekerjaan besar kita, agar kita tidak kehilangan kendali dalam pengendalian COVID-19," kata dia.

Presiden Jokowi pun menampilkan data yang ia miliki dan ditunjukkan kepada para gubernur secara virtual.

"Coba lihat ini posisi aktif kita, tingkat kematian kita, pada April 77 persen menjadi 23,7 persen kemudian tingkat kematian pada April sebesar 7,8 persen menjadi 4,2 persen di bulan Agustus," kata Presiden sambil menunjuk kepada grafik.

Data yang dimiliki Presiden Jokowi menunjukkan kasus harian per 31 Agustus ada jumlah kasus aktif 41.420 ribu atau 23,7 persen dari jumlah total.

"Penambahan kasus positif kemarin 2.743 dan ini kita patut bersyukur kesembuhan adalah 72,1 persen atau 125.959 kasus dan jumlah kasus meninggal 7.412 atau 4,2 persen. Coba ditampilkan lagi grafiknya, kalau kita lihat perkembangan yang ada, ini untuk kasus positif tingkat nasional, persentase kematian di bulan April angkanya tinggi lalu menurun pada Agustus sudah 4,27 persen, ini harus kita upayakan terus agar persentase kematian semakin lama semakin membaik," jelas Presiden.

Selanjutnya, Presiden juga menunjukkan perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 per provinsi.

Baca juga: Presiden Jokowi minta penyaluran bantuan langsung ke masyarakat dipercepat

"Kalau kita bandingkan per hari kemarin 31 Agustus 2020 saya kira marilah kita lihat baik jumlah kasus, kemudian jumlah yang sembuh dan jumlah yang meninggal semua angkanya, datanya kita miliki harian hati-hati yang angkanya masih tinggi saya minta gubernur dengan gugus tugas yang ada agar bisa menekan angkanya," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan bila ada masalah-masalah yang harus dibantu pemerintah pusat dapat langsung disampaikan.

"Utamanya untuk dibantu komite dan gugus tugas kita," kata Presiden.