Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, apapun pola kampanye Pilkada Serentak 2020 yang ditetapkan KPU, tak boleh mengabaikan hak publik pemilih untuk mendapatkan informasi tentang visi, misi dan program kerja pasangan calon.
"Tahapan Pilkada 2020 telah memasuki masa kampanye, maka publik pemilih mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, namun proses ini tidak harus meniadakan hak publik," kata Ahmad Atang, di Kupang, Kamis (1/10).
Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan ANTARA seputar pembatasan sistem kampanye akibat COVID-19, dan bagaimana dengan hak publik pemilih untuk mendapatkan informasi tentang visi, misi dan program kerja pasangan calon.
Kampanye Pilkada Serentak 2020 lebih diarahkan dengan pola daring. Kalaupun ada tatap muka, maka harus dilakukan secara terbatas untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Sementara kondisi di NTT sendiri belum semua rakyat bisa menggunakan sosial, bahkan akses jaringan internetpun masih sangat terbatas. Masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet.
Baca juga: Bawaslu NTT anjurkan calon kepala daerah kampanye daring
Baca juga: Zet Sony Libing harap Pilkada Manggarai berlangsung aman
Menurut Ahmad Atang, komitmen pemerintah dan penyelenggara untuk tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Maka konsekuensinya bahwa semua tahapan pilkada dilakukan secara terbatas, baik kampanye rapat umum, debat dan dialog terbuka, selebihnya melalui media daring.
Pendekatan melalui media daring merupakan alternatif yang harus dipilih untuk menghindari kerumunan massa.
Dengan demikian, komunikasi politik antara pasangan calon dan basis massa hanya bersifat satu arah.
Di sini hak publik untuk mengetahui visi, misi dan program tidak terserap secara baik, karena tidak semua masyarakat memiliki media komunikasi berupa handphone untuk mengakses informasi politik.
Karena itu, peran KPU sangat penting untuk menentukan model kampanye yang dapat menjangkau masyarakat pemilih, katanya menambahkan.
Pola kampanye pilkada tak boleh abaikan hak publik
Akademisi dari UMK, Ahmad Atang. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Pendekatan melalui media daring merupakan alternatif yang harus dipilih untuk menghindari kerumunan massa.
