Kupang (ANTARA) - Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore menyebutkan kebutuhan anggaran untuk bantuan sosial penanganan dampak bencana alam badai siklon tropis Seroja di daerah itu mencapai Rp37 miliar.
"Dana yang dibutuhkan untuk bantuan sosial bagi para korban yang terdampak bencana alam mencapai Rp37 miliar," kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore terkait kebutuhan anggaran dalam penanganan dampak bencana alam badai siklon tropis Seroja di Kupang, Kamis, (9/4).
Menurut Jefri kebutuhan anggaran untuk bantuan sosial yang diperkirakan mencapai Rp37 milyar untuk membantu 1.580 kepala keluarga yang terdampak bencana alam.
"Data korban bencana ini bisa saja lebih dari 1.580 KK karena proses pendataan masih tetap dilakukan semua aparat kecamatan dan kelurahan di daerah ini," kata Jefri.
Ia berharap BPBD serta para camat dan lurah di ibu kota provinsi NTT itu untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap korban bencana alam baik nama korban dan alamat.
"Data korban bencana alam segera diserahkan kepada BNPB Kota Kupang guna penyaluran bantuan, sehingga distribusi bantuan dilakukan tepat sasaran," kata Jefri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe memberikan dukungan atas upaya pemulihan usai bencana badai siklon Seroja yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang
Dia meminta agar Pemerintah Kota Kupang memberikan perhatian terhadap ASN yang turut menjadi korban bencana.
Ia juga mengingatkan, pemerintah agar mengawasi para ASN selama bencana berlangsung, agar tidak oknum ASN yang memanfaatkan situasi untuk tidak berkantor.
Dirinya juga mengimbau agar masyarakat Kota Kupang memiliki semangat untuk bangkit dan tidak berlarut-larut dalam keterpurukan serta saling bergotong royong menolong sesama.
Baca juga: Jefri Riwu Koreh berharap warga lakukan kerja bakti
Baca juga: Kerugian nelayan Kota Kupang akibat badai Seroja mencapai Rp4,8 miliar
Dana bansos untuk penanganan bencana Kota Kupang capai Rp37 miliar
Data korban bencana alam segera diserahkan kepada BNPB Kota Kupang guna penyaluran bantuan, sehingga distribusi bantuan dilakukan tepat sasaran