300 Kapal Untuk Nelayan NTT

Kupang (Antara NTT) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Timur menambah alokasi bantuan sebanyak 300 kapal nelayan berjenis perahu ketinting dan kapal 3 GT (gross tonnage) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

"Jumlah alokasi itu sudah kami usulkan ke DPRD untuk diadakan melalui APBD 2018 dan sementara dalam pembahasan melalui Badan Anggaran," kata Kepala Dinas DKP NTT Ganef Wurgiyanto saat dihubungi Antara di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan hal itu terkait upaya pemerintah daerah dalam menambah bantuan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan di provinsi dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 kilometer persegi itu.

Ia menyebutkan, alokasi bantuan kapal itu di antaranya perahu ketinting sebanyak 200 unit dan 100 unit kapal 3 GT yang masing-masing dilengkapi juga dengan alat tangkap ramah lingkungan berupa gill net dan Global Positioning System (GPS).

Menurut mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan melalui bantuan kapal maupun alat tangkap ramah lingkungan yang terus dialokasikan setiap tahun.

Meskipun alokasi bantuan itu menurutnya, masih sangat terbatas dibanding jumlah proposal permintaan bantuan dari masyarakat nelayan yang sudah diterima DKP provinsi yang sudah mencapai lebih dari 500 proposal.

"Jumlahnya permintaan bantuan yang masuk ke kami sangat banyak, ada sekitar 500 yang sudah kami identifikasi dan verifikasi untuk disalurkan secara bertahap," katanya.

Ganef berharap, alokasi bantuan yang sudah diusulkan tersebut dapat direalisasikan mengingat pihak Komisi II DPRD provinsi sebagai mitra DKP juga mendesak untuk pengadaannya.

"Memang tergantung juga dengan kondisi kekuatan anggaran namun kami berharap bisa diakomodir karena ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan di provinsi dengan wilayah laut yang luas mencapai empat kali luas daratan ini," katanya.

Lebih lanjut, Ganef menjelaskan bantuan kapal dan alat tangkap itu juga diprioritaskan untuk masyarakat nelayan di daerah pelosok terutama yang rentan dengan praktik "destructive fishing" dengan pengeboman dan pengracunan ikan.

Bantuan seperti itu, katanya, merupakan bagian dari pemberdayaan untuk nelayan di provinsi Selaksa Nusa itu agar menghindari praktek penangkapan ikan secara ilegal demi keberlangsungan ekosistem laut.

"Kami berharap semakin banyak bantuan secara bertahap bisa menyadarkan masyarakat di daerah yang marak praktik "destrictive fishing" untuk beralih dengan alat tangkap yang ramah lingkungan," katanya.