Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersama Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah melakukan pemetaan potensi kawasan destinasi pariwisata estate.
"Pola kemitraan antara Pemprov NTT dan PHRI dengan kepengurusan yang baru berupaya melakukan pemetaan pariwisata berbasis komunitas dengan melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas kawasan Destinasi Pariwisata Estate (DPE)," kata Kepala Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Johny Rohi dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Rabu, (11/8).
Menurut Johny, Pemprov NTT telah menetapkan sektor kepariwisataan sebagai penggerak utama pembangunan daerah karena potensi daya tarik wisata yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif.
Salah satu model pembangunan yang akan dilaksanakan yakni mengembangkan DPE pada kawasan destinasi potensial dengan pendekatan pariwisata berbasis komunitas.
Dalam kunjungannya ke Fatumnasi, Timor Tengah Selatan, NTT, yang merupakan satu dari tujuh DPE , ia menilai investasi pada aspek accomodation, amenity, awarness, dan accesibility kolaboratif masih belum terlihat secara komprehensif dari tata kelola fasilitas pariwisata yang dibangun.
Hal itu menyebabkan DPE belum dapat memberi kontribusi bagi peningkatan ekonomi domestik dan pengelolaan berkelanjutan bagi masyarakat setempat
"Untuk maksud itulah melalui pola kemitraan ini, kami berupaya untuk melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas kawasan DPE," katanya.
Kemitraan tersebut akan tetap memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun aspek rantai pasok kebutuhan di kawasan DPE, seperti atraksi sebagai paket wisata dan kebutuhan pengunjung di lokasi.
"Pola kemitraan antara Pemprov NTT dan PHRI dengan kepengurusan yang baru berupaya melakukan pemetaan pariwisata berbasis komunitas dengan melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas kawasan Destinasi Pariwisata Estate (DPE)," kata Kepala Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Johny Rohi dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Rabu, (11/8).
Menurut Johny, Pemprov NTT telah menetapkan sektor kepariwisataan sebagai penggerak utama pembangunan daerah karena potensi daya tarik wisata yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif.
Salah satu model pembangunan yang akan dilaksanakan yakni mengembangkan DPE pada kawasan destinasi potensial dengan pendekatan pariwisata berbasis komunitas.
Dalam kunjungannya ke Fatumnasi, Timor Tengah Selatan, NTT, yang merupakan satu dari tujuh DPE , ia menilai investasi pada aspek accomodation, amenity, awarness, dan accesibility kolaboratif masih belum terlihat secara komprehensif dari tata kelola fasilitas pariwisata yang dibangun.
Hal itu menyebabkan DPE belum dapat memberi kontribusi bagi peningkatan ekonomi domestik dan pengelolaan berkelanjutan bagi masyarakat setempat
"Untuk maksud itulah melalui pola kemitraan ini, kami berupaya untuk melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas kawasan DPE," katanya.
Kemitraan tersebut akan tetap memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun aspek rantai pasok kebutuhan di kawasan DPE, seperti atraksi sebagai paket wisata dan kebutuhan pengunjung di lokasi.
Ia melihat salah satu potensi yang bisa dijajaki lebih dalam adalah potensi UMKM di Desa Ajaobaki dengan produk camilan dan minuman lokal.
Sekretaris PHRI NTT sekaligus General Manager Hotel Sahid Timor R Tri Arachis menambahkan PHRI akan mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan DPE.
Manajemen Hotel Sahid Timor yang terlibat dalam kunjungan tersebut akan memberikan pendampingan baik dari aspek teknis seperti kelengkapan utilitas fasilitas pariwisata yang ada maupun dari sisi manajemen pengelolaan.
Baca juga: Gubernur minta PHRI gandeng UMKM pasarkan produk lokal
Baca juga: Gubernur Laiskodat: Pelaku usaha harus disain wisata berbasis masyarakat
