Kupang (AntaraNews NTT) - Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (Ardin) Nusa Tenggara Timur meminta Menteri PUPR Basuki Hadimulyo dapat memberdayakan pengusaha lokal dalam pembangunan jembatan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
"Dengan melibatkan pengusaha lokal, tentu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di Timor Tengah Selatan. Ini pentingnya pelibatan pengusaha lokal tersebut," kata Ferdi Tanoni, salah seorang pendiri Ardin Nusa Tenggara Timur di Kupang, Minggu.
Tanoni mengemukakan hal tersebut menanggapi keluhan anggota Ardin Timor Tengah Selatan terhadap PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya yang menolak menggunakan jasa pengusaha lokal dalam pembangunan Jembatan Temef yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu.
Kedua BUMN tersebut lebih memilih pengusaha dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki peralatan berat yang lebih memadai ketimbang pengusaha lokal asal Timor Tengah Selatan.
Tanoni menyatakan tidak sependapat dengan pandangan meremehkan dari kedua BUMN tersebut, sehingga mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimulyo untuk mempertimbangkan pemanfaatan jasa pengusaha lokal yang dinilai memenuhi kriteria sebagai sub kontraktor dari kedua BUMN tersebut.
Tanoni juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menyampaikan hal serupa kepada PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya agar dapat memberdayakan pengusaha lokal guna memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Timor Tengah Selatan.
Ia mengatakan sekitar 70-80 persen dana untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah di daerah, akan terserap kembali ke Pulau Jawa, sehingga Ardin NTT mendesak Menteri PUPR agar dapat memberdayakan pengusaha lokal dalam pembangunan Jembatan Temef tersebut.
"Apalah artinya jika proyek pemerintahan bernilai triliunan rupiah tapi tidak memberi dampak ekonomi apa-apa terhadap daerah. Inilah pentingnya pemerintah memanfaatkan pengusaha lokal tersebut," katanya.
Ia menambahkan pembangunan Jembatan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu akan menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN, sehingga para pengusaha lokal berkeinginan kuat untuk dilibatkan agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
"Jika PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya melakukan import pengusaha dan peralatan berat dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat, maka dana pembangunan yang tertinggal di daerah itu hanya berkisar antara 5-7 persen saja," ujarnya.
"Inilah kendala yang dihadapi anggota Ardin Timor Tengah Selatan, sehingga kami berkewajiban menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah untuk mencari solusi terbaik sehingga terciptalah pemerataan dalam berusaha," katanya menambahkan.
Ia mengatakan apa yang disampaikan Ardin Nusa Tenggara Timur itu seiring dengan nafas dan tekad dari Presiden Joko Widodo yang menghendaki adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara, sehingga rasanya tak elok jika kedua BUMN tersebut menolak niat baik pengusaha lokal untuk membangun ekonomi daerahnya.
Menteri PUPR sebaiknya berdayakan pengusaha lokal
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyo mendampingi Presiden Joko Widodo (kanan) saat peresmian Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, NTT pada 9 Januari 2018. (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)
"Dengan melibatkan pengusaha lokal, tentu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di Timor Tengah Selatan. Ini pentingnya pelibatan pengusaha lokal tersebut," kata Ferdi Tanoni.
