Artikel - Menyelaraskan pengendalian COVID-19 dengan kinerja perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Pada 2020 lalu, Indonesia dan banyak negara di dunia mesti menelan pil pahit akibat penerapan kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19 yang membuat perekonomian seluruh negara di dunia menjadi terkontraksi.

Dengan kondisi itu, tahun lalu ekonomi Indonesia tercatat terkontraksi 2,07 persen dibandingkan tahun 2019, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun demikian, seiring dengan COVID-19 yang semakin terkendali, pemerintah mulai melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk aktivitas perekonomian sehingga di kuartal II-2021 ekonomi nasional mulai tumbuh positif hingga mencapai 7,07 persen year on year (yoy).

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan bahwa pertumbuhan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah yang gencar dalam menjalankan program vaksinasi sehingga kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas meningkat.

Sebagai informasi, pemerintah memulai vaksinasi COVID-19 di tahun 2021 ini dengan menargetkan sebanyak 208,2 juta penduduk Indonesia mendapatkan dosis vaksin lengkap agar tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity.

Pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 juga dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global terutama beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia seperti China yang tumbuh 7,9 persen, Singapura 14,3 persen, Korea Selatan 5,9 persen, dan Vietnam 6,6 persen.

Pengaruh pertumbuhan negara-negara tersebut terhadap Indonesia pun tampak dari bagaimana ekspor barang dan jasa tercatat mencapai pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 31,78 persen yoy pada kuartal II 2021.

Varian delta

Hanya saja, mulai akhir Mei 2021, kasus positif COVID-19 kembali mengalami peningkatan hingga puncaknya pada 6-12 Juli 2021 kasus positif COVID-19 mingguan tercatat mencapai 253.600 orang.

Pemerintah menyebut gelombang dua COVID-19 di Indonesia itu disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat pada Lebaran dan penyebaran varian delta COVID-19.

Untuk menangani kasus COVID-19 yang merangkak naik, pemerintah kembali memperketat mobilitas masyarakat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sepanjang 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Pada masa ini, pekerja sektor non esensial diwajibkan bekerja dari rumah atau menerapkan work from home (WFH) dan kegiatan belajar mengajar juga harus dilakukan secara daring.

Sementara itu, di sektor esensial, pekerja di kantor dibatasi maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan lain. Hanya pekerja sektor kritikal yang diizinkan 100 persen bekerja di kantor.

Sektor esensial contohnya adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor.

Sedangkan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, industri petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan untuk beroperasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen, tetapi pusat belanja modern atau mall mesti ditutup.

Baca juga: Artikel -Kebangkitan berawal dari daerah setelah pandemi

PPKM Darurat di Jawa dan Bali berlanjut sampai Agustus 2021. Dengan menurunnya aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 pun melemah dibandingkan kuartal sebelumnya.

Namun demikian, PPKM kemudian dibuat berjenjang, dimana level tertinggi hanya diterapkan di wilayah dengan kasus positif COVID-19 yang tinggi. Untuk itu, pada kuartal III 2021 pertumbuhan ekonomi pun tercatat masih positif sebesar 3,51 persen year on year. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal sebelumnya sebesar 7,07 persen.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan perlambatan ekonomi pada triwulan III-2021 turut dialami oleh beberapa negara mitra dagang Indonesia, seperti China yang tumbuh melemah 4,9 persen, Amerika Serikat 4,9 persen, Singapura 6,5 persen, Korea Selatan 4 persen, Hong Kong 5,4 persen, dan Uni Eropa 3,9 persen.

Menyeimbangkan pengendalian COVID-19

Belajar dari gelombang kedua COVID-19, pemerintah memperkuat testing, tracing, dan treatment serta mempercepat realisasi vaksinasi. Setelah kasus positif mulai menurun, pemerintah bertekad menerapkan kebijakan rem dan gas agar perekonomian dapat tumbuh sementara COVID-19 tetap terkendali.

Pada kuartal IV 2021, masyarakat yang hendak bepergian tidak lagi memerlukan surat tugas, tetapi mesti memenuhi syarat berupa telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19. Hal ini dapat dibuktikan dengan kartu vaksin baik yang dicetak maupun yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi.

Aplikasi ini juga digunakan untuk memantau kapasitas gedung atau ruangan yang tidak diizinkan penuh guna menyisakan jarak antara manusia di dalamnya.

Karena itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono pun optimis perekonomian nasional akan tumbuh lebih dari 5 persen pada kuartal IV 2022.

"Seiring dengan kasus positif COVID-19 yang terus membaik, mobilitas masyarakat mulai dibuka dan membuat berbagai sektor, terutama sektor perdagangan, kembali tumbuh tinggi,” kata Sesmenko Susiwijono.

Indikator perbaikan ekonomi, lanjutnya, juga terlihat dari penurunan tabungan kelas menengah di bank, yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai meningkatkan konsumsi mereka.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memprediksi perekonomian nasional akan tumbuh sekitar 5 sampai 6 persen year on year pada kuartal IV 2021.


Baca juga: Artikel - Desa wisata jadi alternatif ketahanan perekonomian Indonesia

Perekonomian kuartal IV yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya antara lain terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan survei penjualan eceran.

IKK pada Oktober 2021 mencapai 113 atau melampaui 100 sebagai titik optimis kepercayaan konsumen. IKK Oktober ini pun melebihi IKK pada September 2021 lalu yang hanya sebesar 95,5.

Tren positif juga dapat terlihat dari survei penjualan eceran yang tumbuh 10,1 persen year on year didorong oleh penjualan Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Kelompok Makanan, Minuman, serta Tembakau.

"Membaiknya dua indikator utama ini tidak terlepas dari pelonggaran PPKM yang dilakukan pemerintah seiring dengan tren perlambatan penyebaran COVID-19 sepanjang Oktober dan November," kata Yusuf.

Ia memandang sektor yang akan tumbuh di kuartal IV 2021 antara lain industri pengolahan yang ditopang oleh permintaan domestik dan permintaan dari luar negeri. Selanjutnya sektor pertambangan juga tetap tumbuh karena tren harga komoditas masih naik lantaran permintaan beberapa komoditas yang masih tinggi. Sementara sektor perdagangan juga dinilai tumbuh didukung oleh kebijakan pelonggaran PPKM..

Baca juga: Artikel - Menengok kembali gerak pulih pasar modal

Sepanjang tahun 2021, Yusuf pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan positif di kisaran 3,6 sampai 4 persen yoy.

Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang tepat dalam menyeimbangkan antara pengendalian COVID-19 dengan menjaga kinerja perekonomian nasional.