Kota Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, pesan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI-Polri beberapa pekan lalu tidak perlu dipersepsikan secara berlebihan.
"Pesan Presiden Jokowi itu tidak perlu dipersepsikan secara berlebihan, namun perlu diambil manfaat untuk menjaga ukhuwah antar sesama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Jumat, (11/3).
Menurut dia, gerakan radikalisme di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Banyak aktor yang ditangkap oleh Densus 88, namun jaringan dan gerakan terus bekerja dengan berbagai modus operasi.
Dia mengatakan, belakangan ini memang banyak aktifis gerakan yang memanfaatkan mimbar-mimbar masjid untuk melakukan provokasi umat, tidak terkecuali adanya pengurus organisasi kemasyarakatan yang ikut ditangkap.
Situasi ini menurut pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu, harus diantisipasi oleh negara agar kebebasan mimbar tidak mengarah ke doktrinasi yang membangun imajinasi sempit.
"Maka tidak salah jika Presiden Jokowi sejak dini mengingatkan agar ceramah agama melalui mimbar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang destruktif," katanya.
Baca juga: Akademisi: Menunda pemilu akan memberikan problem politik bagi bangsa
Dia mengatakan, hal ini tidak berarti adanya upaya membelenggu kebebasan sipil, namun pesan Presiden Jokowi hanya semata-mata untuk wataawashaubilhaqqi, yaitu mengingatkan sesuatu yang benar.
Pesan Jokowi tersebut secara politik keamanan, aktifitas ceramah yang dilakukan oleh aktifis keagamaan telah keluar dari koridor yang dapat memicu dinamika dalam masyarakat.
Baca juga: Akademisi: Jangan terprovokasi kelompok tak berempati terhadap situasi negara
Oleh karena itu, pesan Jokowi tidak perlu dipersepsikan secara berlebihan namun perlu diambil manfaat untuk menjaga ukhuwah antar sesama dalam bingkai NKRI, kata Ahmad Atang menambahkan.
