Pemkab Kupang optimistis kasus kekerdilan turun jadi 21 persen

id NTT,kekerdilan,kabupaten kupang

Pemkab Kupang optimistis kasus kekerdilan turun jadi 21 persen

Wakil Bupati Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jerry Manafe (Antara/Benny Jahang)

...Pemerintah Kabupaten Kupang masih terus bekerja keras untuk menurunkan kasus kekerdilan hingga menjadi 21,1 persen pada akhir tahun 2022
Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur optimis kasus kekerdilan di daerah itu turun dari 24,1 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen hingga akhir 2022.

"Pemerintah Kabupaten Kupang masih terus bekerja keras untuk menurunkan kasus kekerdilan hingga menjadi 21,1 persen pada akhir tahun 2022," kata Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe di Oelamasi, Rabu, (13/4).

Jerry Manafe mengatakan hal itu terkait upaya Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menekan peningkatan kasus kekerdilan.

Ia mengatakan melalui kerja sama berbagai pihak mampu menekan laju penambahan kasus kekerdilan di daerah itu.

Dikatakannya dengan adanya kerja sama dari dinas terkait tentu kasus kekerdilan di kabupaten yang berbatasan dengan Oecusse Timor Leste itu bisa menurun sesuai harapan pemeritah pusat hingga 14 persen.

Wabup Jerry Manafe mengatakan sejumlah lembaga telah ikut membantu pemerintah Kabupaten Kupang dalam mengatasi kekerdilan seperti PT Danone Indonesia dan Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (YJPM).

"Kerjasama sangatlah penting dalam menurunkan kekerdilan di Kabupaten Kupang, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," katanya.

Jerry Manafe yang juga merupakan Ketua Pelaksana penanganan kekerdilan di Kabupaten Kupang menyebutkan ada enam kecamatan di daerah itu yang menjadi fokus penanganan kekerdilan diantaranya di Kecamatan Kupang Barat.

Baca juga: Syarat kesehatan bagi pengantin nikah di Kota Kupang untuk cegah kekerdilan

Ia mengatakan PT Danone dan Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat sedang fokus dalam menangani kekerdilan di enam desa di Kecamatan Kupang Barat yaitu Desa Lifuleo, Tesabela, Sumlili, Manulai I, Bolok dan Kuanheun.

Baca juga: Pemprov sebut 8.000 anak masih mengalami kekerdilan di NTT

"Kami berharap dengan adanya intervensi dari sejumlah lembaga itu maka kasus kekerdilan di enam desa itu bisa ditekan," katanya.