Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna ke-18 DPRD Kota Kupang.
Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis di Kupang, Selasa, mengatakan bahwa nota penjelasan tersebut merupakan capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Kupang atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, karena menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Kupang,” kata Serena dalam pidato pengantar nota penjelasan tersebut.
LKPJ Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang tahun 2024 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kupang Tahun 2023–2026.
Laporan tersebut memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pencapaian indikator pembangunan, pelaksanaan program prioritas, realisasi APBD, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun sebelumnya.
Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang berhasil menjaga stabilitas fiskal daerah dengan realisasi pendapatan mencapai lebih dari 95 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, sejumlah capaian strategis berhasil diraih, mulai dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2023, hingga berbagai penghargaan di tingkat nasional dan provinsi, termasuk dalam bidang toleransi, pelayanan publik, penyaluran dana transfer, serta inovasi daerah.
Wakil Wali Kota juga menguraikan berbagai capaian pembangunan dari sisi makro seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang membaik, dan penurunan tingkat kemiskinan serta inflasi.
“Meski demikian, diakui bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, termasuk meningkatnya angka stunting, pengangguran terbuka, dan angka kematian ibu,” kata dia.
Laporan tersebut juga menyinggung pencapaian di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ekonomi kreatif, perikanan, pariwisata, koperasi dan UMKM, hingga ketahanan pangan.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas aparatur, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan,” katanya.