"Mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok dan harga bahan bangunan lainnya umumnya bukan karena pedagang dan distributor tidak sanggup mendatangkannya tetapi lebih pada daya beli konsumen ketika bahan-bahan kebutuhan itu tiba dan diecerkan pedagang kepada konsumen dengan harga tinggi.
Hal ini katanya terjadi karena disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan dalam proses perdagangan antar wilayah dan daerah di tanah air, diantaranya disebabkan oleh jarak tempuh sarana transportasi.
"Jarak tempuh sarana transportasi darat, laut dan udara dalam proses perdagangan telah menimbulkan perbedaan harga dari lokasi proses produksi (pabrik) hingga hasil produksi itu diperdagangkan atau diantarpulaukan," katanya.
Sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang yang terlalu mencolok sekarang ini dapat diturunkan atau bahkan dikurangi dengan berbagai terobosan apakah sistem impor ataukah pasar murah oleh Bulog setempat.
"Ini terobosan berani dan lebih pro rakyat yang tinggal di daerah dengan status tertinggal, terluar dan terdepan (3T) yang selama ini dilanda disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan.
Sehingga wajar saja apabila pemerintah mengalami kendala dalam penerapannya yaitu sulitnya menemukan investor yang bersedia membangun SPBU di daerah-daerah dengan status 3T seperti yang ada di NTT.
Padahal katanya daerah-daerah dengan status 3T di Nusa Tenggara Timur ini sangat potensial untuk dikembangkan bahan bakar minyak dan energi listrik dan sumber energi lainnya.
"Hanya saja banyak investor yang tentunya enggan karena banyak pertimbangan diantaranya disparitas harga yang dikhawatirkan akan sangat menghambat ketika diterapkan jarak tempuh dari barat ke Timur dan Tengah wilayah-wilayah Indonesia yang 3T itu," katanya.
Ia mengatakan salah satu jurus pemerintah untuk mengatasi hal itu di Indonesia bagian Timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua yaitu dengan menurunkan biaya logistik.
Caranya, kata dia, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN mengoptimalkan proyek Pendulum Nusantara, yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dengan cara mengoptimalkan biaya dan volume yang diangkut antara kawasan Indonesia Timur dan kawasan Indonesia bagian Barat.
Percepat pembangunan
Sementara itu, ekonom Dr James Adam mengatakan salah satu tujuan program tol laut yang diluncurkan Presiden Joko Widodo adalah percepatan pembangunan daerah pinggiran agar setara dengan daerah-daerah lain di Tanah Air.
"Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan daerah pinggiran lewat program tol laut tersebut," katanya.
Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat khususnya bagian Timur Indonesia dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia Bagian Barat.
Untuk kelancaran itu, maka perlu "freight-liner" atau angkutan barang terjadwal ke Wilayah Timur bisa memberikan kepastian dan kepercayaan diri bagi pengusaha, sehingga harga bisa ditekan.
"Selama ini datangnya kapal itu tidak pasti ada yang dua minggu empat kapal, jadi harga itu ditentukan berdasarkan datangnya kapal, gelombang tinggi dan sebagainya. Jadi dengan adanya `freight-liner` bisa memberikan kepastian kepada pengusaha," katanya.
Ia mengatakan program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga hingga 25 persen, apalagi Menko Bidang Kemaritim dan kementerian Kelautan dan Perikanan sudah bangun 30 titik logistik di timur dan barat agar kesenjangan tidak terlalu besar.
"Kita ambil sampling harga misalnya antara harga barang di Kota Surabaya saja dibandingkan dengan daerah terpencil di Indonesia Timur seperti NTT selisih turunnya 20-25 persen.
Kondisi ini akan terus menurun apabila rute dan trayek kapal laut perbanyak. "Saya yakin turunannya disparitas harga ini lebih baik lagi, bisa sampai 50 persen pada 1-2 tahun ke depan," ujarnya.
Berbagai penelitian menunjukkan potensi kekayaan laut Indonesia yang berjumlah hampir Rp19,000 triliun rupiah ini bisa mendongkrak ekonomi Indonesia.
Bahkan angka ini menurut data BPS, bisa lebih besar dari itu. Dari data ini, hampir sembilan persen laut yang kita lakukan seismic study (studi objek bawah laut).
Sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang yang terlalu mencolok sekarang ini dapat diturunkan atau bahkan dikurangi dengan berbagai terobosan apakah sistem impor ataukah pasar murah oleh Bulog setempat.
"Ini terobosan berani dan lebih prorakyat yang tinggal di daerah dengan status Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) yang selama ini dilanda disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan," katanya.
Karena itu wajar saja apabila pemerintah mengalami kendala dalam penerapannya yaitu sulitnya menemukan investor yang bersedia membangun SPBU di daerah-daerah dengan status 3T seperti yang ada di NTT.
Padahal, katanya, daerah-daerah dengan status 3T di Nusa Tenggara Timur ini sangat potensial untuk dikembangkan bahan bakar minyak dan energi listrik dan sumber energi lainnya
"Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan daerah pinggiran lewat program tol laut tersebut," katanya.
Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat khususnya bagian Timur Indonesia dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia Bagian Barat.
Untuk kelancaran itu, maka perlu "freight-liner" atau angkutan barang terjadwal ke Wilayah Timur bisa memberikan kepastian dan kepercayaan diri bagi pengusaha, sehingga harga bisa ditekan.
"Selama ini datangnya kapal itu tidak pasti ada yang dua minggu empat kapal, jadi harga itu ditentukan berdasarkan datangnya kapal, gelombang tinggi dan sebagainya. Jadi dengan adanya `freight-liner` bisa memberikan kepastian kepada pengusaha," katanya.
Ia mengatakan program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga hingga 25 persen, apalagi Menko Bidang Kemaritim dan kementerian Kelautan dan Perikanan sudah bangun 30 titik logistik di timur dan barat agar kesenjangan tidak terlalu besar.
"Kita ambil sampling harga misalnya antara harga barang di Kota Surabaya saja dibandingkan dengan daerah terpencil di Indonesia Timur seperti NTT selisih turunnya 20-25 persen.
Kondisi ini akan terus menurun apabila rute dan trayek kapal laut perbanyak. "Saya yakin turunannya disparitas harga ini lebih baik lagi, bisa sampai 50 persen pada 1-2 tahun ke depan," ujarnya.
Berbagai penelitian menunjukkan potensi kekayaan laut Indonesia yang berjumlah hampir Rp19,000 triliun rupiah ini bisa mendongkrak ekonomi Indonesia.
Bahkan angka ini menurut data BPS, bisa lebih besar dari itu. Dari data ini, hampir sembilan persen laut yang kita lakukan seismic study (studi objek bawah laut).
Sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang yang terlalu mencolok sekarang ini dapat diturunkan atau bahkan dikurangi dengan berbagai terobosan apakah sistem impor ataukah pasar murah oleh Bulog setempat.
"Ini terobosan berani dan lebih prorakyat yang tinggal di daerah dengan status Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) yang selama ini dilanda disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan," katanya.
Karena itu wajar saja apabila pemerintah mengalami kendala dalam penerapannya yaitu sulitnya menemukan investor yang bersedia membangun SPBU di daerah-daerah dengan status 3T seperti yang ada di NTT.
Padahal, katanya, daerah-daerah dengan status 3T di Nusa Tenggara Timur ini sangat potensial untuk dikembangkan bahan bakar minyak dan energi listrik dan sumber energi lainnya
