Kupang (ANTARA) - Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Syamsul Huda mengatakan 64 persen dari total aset PLN di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tercatat sebanyak 2.184 persil tanah, per 30 September 2021 telah tersertifikasi.
"Jumlah ini ke depan akan terus bertambah hingga semua aset PLN di Provinsi NTT tersertifikasi 100 persen," katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi NTT, di Kupang, Senin, (25/10).
Menurut dia, dengan adanya program sertifikasi yang digulirkan pemerintah, diharapkan pada 2023 seluruh aset PLN secara nasional telah tersertifikasi.
Ia mengatakan, program sertifikasi tanah sejak Januari 2021 hingga September 2021 telah berhasil mengamankan sebanyak 572 aset tanah milik PLN di NTT dengan nilai aset mencapai Rp120 miliar.
Menurut dia, pengamanan aset ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara PLN dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di NTT serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menambahkan dukungan KPK sebagai bentuk dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan masalah tanah negara yang dikelola oleh PLN membuat pihaknya semakin dimudahkan.
Namun demikian, Syamsul Huda juga meminta dukungan gubernur-wakil gubernur serta bupati/wali kota di seluruh NTT dalam penyelesaian kendala sertifikasi aset maupun dalam meningkatkan layanan di bidang ketenagalistrikan.
Acara rapat rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Lili Pinta Uli Siregar, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni, Kepala Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN NTT Jaconias Walalayo, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto, serta kepala daerah dari 22 kabupaten/kota se-NTT.
Baca juga: PLN NTT sebut semua desa perbatasan RI-Timor Leste sudah berlistrik
Baca juga: PLN sebut Labuan Bajo-Maumere sudah terhubung dengan SUTT 70 KV
"Jumlah ini ke depan akan terus bertambah hingga semua aset PLN di Provinsi NTT tersertifikasi 100 persen," katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi NTT, di Kupang, Senin, (25/10).
Menurut dia, dengan adanya program sertifikasi yang digulirkan pemerintah, diharapkan pada 2023 seluruh aset PLN secara nasional telah tersertifikasi.
Ia mengatakan, program sertifikasi tanah sejak Januari 2021 hingga September 2021 telah berhasil mengamankan sebanyak 572 aset tanah milik PLN di NTT dengan nilai aset mencapai Rp120 miliar.
Menurut dia, pengamanan aset ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara PLN dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di NTT serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menambahkan dukungan KPK sebagai bentuk dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan masalah tanah negara yang dikelola oleh PLN membuat pihaknya semakin dimudahkan.
Namun demikian, Syamsul Huda juga meminta dukungan gubernur-wakil gubernur serta bupati/wali kota di seluruh NTT dalam penyelesaian kendala sertifikasi aset maupun dalam meningkatkan layanan di bidang ketenagalistrikan.
Acara rapat rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Lili Pinta Uli Siregar, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni, Kepala Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN NTT Jaconias Walalayo, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto, serta kepala daerah dari 22 kabupaten/kota se-NTT.
Baca juga: PLN NTT sebut semua desa perbatasan RI-Timor Leste sudah berlistrik
Baca juga: PLN sebut Labuan Bajo-Maumere sudah terhubung dengan SUTT 70 KV