Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menangani empat isu kesehatan di wilayah itu.
"Bicara kesehatan tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, tapi kita semua. Kita harus tingkatkan koordinasi dan kolaborasi," kata Ketua BPKD Manggarai Barat Pater Marsel Agot SVD di Labuan Bajo, Sabtu (10/12/2022).
BPKD Manggarai Barat merupakan sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
Selama sembilan tahun berdiri, BPKD fokus berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan khususnya untuk menekan angka kematian ibu dan anak di Manggarai Barat. Pada isu itu, BPKD Manggarai Barat pun telah berhasil menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan penyediaan fasilitas RTK pada 17 puskesmas di Manggarai Barat.
Namun Pater Marsel menyampaikan masalah kesehatan yang kini menjadi fokus BPKD tidak lagi sebatas isu kematian ibu dan kematian anak, melainkan masuk pada isu kesehatan mental dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan masalah gizi atau stunting.
Berbicara kesehatan pun kini tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan saja. Masalah kesehatan erat kaitannya dengan ketahanan pangan, pemenuhan air bersih, pertanian, hingga infrastruktur layanan kesehatan yang memadai.
Oleh karena itu untuk terus mendukung pemerintah dalam penanganan empat isu kesehatan tersebut, BPKD Manggarai Barat mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dan mitra strategis untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan inovasi pembangunan kesehatan. Dengan demikian, masing-masing pihak memahami tugasnya dan sama-sama bekerja untuk pembangunan kesehatan Manggarai Barat yang lebih baik.
"Yang PDAM bisa fokus penanganan air bersih, yang PU bisa pikirkan infrastruktur yang memadai. Jadi semua bekerja sama," ucap Pater Marsel.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sodo mengatakan BPKD Manggarai Barat merupakan best practice bagi pemerintah daerah untuk mentransformasi cara kerja yang lebih terbuka, partisipatif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada.
Menurutnya pemerintah daerah bukan menjadi agen tunggal penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, tapi keterlibatan seluruh sektor atau unsur. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong transparansi pengelolaan program dan kegiatan.
Dia mengakui ini bukan kerja yang mudah karena terpola dengan kerja lama yang masih konvensional (kuno). Namun dia berharap dukungan pemangku kepentingan, salah satunya BPKD Manggarai Barat dapat membantu pemerintah mengubah pola kerja lama.
"Kita berharap BPKD Manggarai Barat dapat menjadi input bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Fransiskus.
BPKD Manggarai Barat komitmen dukung pemda tangani isu kesehatan
Rapat Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (9/12/2022). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)
