Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng menyelenggarakan lokakarya tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban masyarakat kepada negara. Jika ini berjalan dengan baik maka akan ada peningkatan pendapat pajak baik untuk negara maupun daerah," kata Kepala BPKD Manggarai Barat Salvador Pinto dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Senin, (1/11).
Workshop Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah, Pemkab Manggarai Barat melalui BPKD dan KPP Pratama Ruteng. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 28 Oktober hingga Jumat, 29 Oktober 2021.
Pinto menilai kegiatan tersebut bertujuan sebagai transfer ilmu dari KPP Pratama Ruteng kepada BPKD Manggarai Barat terkait pemeriksaan pajak, pengawasan pajak yang benar, dan pendidikan kepada para wajib pajak yang ada.
Jika ada peningkatan penerimaan pajak, maka pembangunan di daerah super prioritas ini akan berjalan dengan baik.
Sementara itu Kepala KPP Pratama Ruteng Irwan Eka Putra menjelaskan Ditjen Pajak telah mendatangani PKS dengan Pemkab Manggarai Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban perpajakan.
Melalui kesadaran masyarakat tersebut diharapakan dapat menaikkan pendapatan asli daerah Pemkab Manggarai Barat dan menaikkan pendapatan pajak pusat bagi KPP Pratama Ruteng.
Dalam kegiatan tersebut dia Irwan menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga untuk membentuk pengetahuan yang sama terkait pajak daerah dan pusat. Sehingga ketika berada di lapangan untuk melakukan pengawasan, masing-masing pihak mengetahui porsi tugas yang ada.
"Kegiatan ini juga bentuk kolaborasi sehingga bisa mengoptimalkan pajak-pajak yang ada baik pajak daerah maupun pajak pusat," ujar dia.
Baca juga: Warga Mabar diminta proaktif laporkan biaya RT-PCR tinggi
Baca juga: Pemkab Mabar beri sanksi administrasi jika tolak vaksinasi
