Kupang (ANTARA News NTT) - Ratusan pekerja seks komersial (PSK) dari lokalisasi Karang Dempel (KD) Kupang, Senin (10/12) melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah untuk menunda penutupan lokalisasi tersebut.
Sri Utami, selaku koordinator Blok Sederhana kepada wartawan di halaman Kantor DPRD NTT, Senin (10/12), mengatakan 130 PSK yang bekerja di lokalisasi Karang Dempel, Tenau Kupang meminta penundaan penutupan lokalisasi KD pada 1 Januari 2019.
Ia mengatakan, penghuni lokalisasi Karang Dempel yang menghuni empat blok yaitu blok Sederhana, Bukit Indah, Gading dan Citro tidak menolak terhadap rencana pemerintah menutup kawasan prostitusi tersebut.
"Kami tidak menolak rencana pemerintah untuk menutup lokalisasi tersebut, namun kami mengharapkan agar dapat dilakukan pada 2020, karena hampir semua PSK yang ada belum memiliki keuangan yang memadai untuk membuka usaha," kata Sri Utami.
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Felibertus Amaral secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada para penghuni KD soal rencana pemerintah Kota Kupang akan menutup lokalisasi tersebut mulai 1 Januari 2019.
"Sosialisasi terus kami lakukan, dan para penghuni KD umumnya mengiyakan rencana pemerintah tersebut, apalagi dibekali dengan modal kerja yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp500 juta setelah meninggalkan lokalisasi tersebut," katanya menegaskan.
Baca juga: Pemkot Kupang tutup lokalisasi prostitusi Karang Dempel
Sri Utami mengatakan, penundaan penutupan lokalisisi KD akan berdampak pada kehilangan pendapatan ekonomi keluarga para PSK.
"Kami yang bekerja di KD merupakan tulang pungung keluarga. Kami bisa membiayai kebutuhan keluarga dari pekerjaan kami selama ini. Kami masih ada tangungan anak sekolah di Jawa," kata Sri.
Menurut dia, apabila penutupan lokalisasi KD dilakukan pada 1 Januari 2019 dapat berdampak pada anak-anak mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan biaya pendidikan. "Anak kami bisa berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya pendidikan," kata Sri.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Kupang sudah pernah melakukan sosialisasi terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di daerah itu. "Kami minta penutupan ditunda dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan," katanya.
Sri mengaku kecewa terhadap DPRD NTT yang tidak responsif terhadap kehadiran ratusan PSK ke gedung dewan tersebut untuk menyampaikan aspirasinya.
"Mungkin karena kami ini rakyat kecil yang tidak memiliki arti apa-apa sehingga aspirasi kami kurang diperhatikan para anggota DPR. Tidak satupun anggota DPRD NTT yang datang menemui kami," kata Sri dengan nada kecewa.
Baca juga: Pemkot Kupang bantu modal usaha bagi PSK
