Wali kota tandatangani keputusan penutupan lokalisasi kd

id kd lokalisasi

Para pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Karang Dempel (KD) menuntut penundaan penutupan lokalisasi tersebut yang direncanakan Wali Kota Kupang mulai 1 Januari 2018. (ANTARA Foto)

"Penutupan lokalisasi KD tetap dilakukan pada 1 Januari 2019. Keputusan penutupan lokalisasi itu sudah final," katanya di Kupang, Selasa, (25/12).
Kupang, (AntaraNews NTT) - Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore mengatakan, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) di Keluarah Alak, Kecamatan Alak dari aktifitas prostitusi.

"Penutupan lokalisasi KD tetap dilakukan pada 1 Januari 2019. Keputusan penutupan lokalisasi itu sudah final," katanya di Kupang, Selasa, (25/12).

Ia menyebutan hal itu terkait penutupan KD yang menjadi lokalisasi terbesar di provinsi berbasis kepulauan ini.

Ia menjelaskan, SK nomor 176/KEP/HK/2018 tentang penutupan lokalisasi KD yang dihuni lebih dari 300 orang pekerja sex itu mulai berlaku 1 Januari 2019.

Baca juga: Penutupan lokalisasi KD harus melalui fase pembinaan
Baca juga: PSK Karang Dempel minta pemerintah tundah penutupan lokalisasi
Baca juga: Dinkes Kota Kupang dukung penutupan lokalisasi KD


Pemerintah Kota Kupang, tambah Jefri akan memfasilitasi pemulangan para PSK ke daerah asalnya dengan biaya pemulangan ditangung pemerintah.

Selain itu, kata mantan anggota DPR-RI dari Partai Demokrat itu, pemerintah Kota Kupang juga akan memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta/orang sebagai biaya alih profesi bagi para pekerja seks komersial dari lokalisasi KD.

"Dana bantuan modal usaha itu akan direalisasikan setelah para PSK tiba di kampung halamannya masing-masing," tegas Jefri.

Penutupan? KD sebagai upaya pemerintah Kota Kupang dalam mewudjukan ibu kota provinsi NTT yang bebas dari aktifitas lokalisasi prostitusi.
Pewarta :
Editor: Bernadus Tokan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar