Artikel - Siasat Jokowi meredam krisis pangan dan menjaga stabilitas
...Dalam mengamankan stok dan menjaga stabilitas harga, impor memang berada dalam daftar pilihan meskipun di urutan terakhir
El Nino yang menyebabkan cuaca panas ekstrem dan kekeringan mengganggu produksi panen nasional. Suplai air ke sejumlah sentra produksi pangan menurun karena tiadanya hujan. Cuaca panas juga menyebabkan kebakaran lahan yang menggagalkan produksi.
Akibat gangguan produksi ini, harga beras melonjak. Mempertimbangkan bahwa akhir tahun adalah momentum konsumsi tinggi masyarakat, maka produksi pangan yang menurun ditambah meningkatnya permintaan masyarakat bisa memicu inflasi keluar dari sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9), mengatakan, hingga akhir September 2023, tren harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp13.477 per kilogram (kg).
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023, bertambah menjadi 284 daerah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dampak kenaikan harga beras ke inflasi sebesar 0,05 persen. Sedangkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga awal Oktober 2023, harga beras di Jabodetabek dan Jawa Barat sudah mulai turun, namun diakui untuk beberapa wilayah lain, stok pangan sumber karbohidrat itu masih tinggi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandakan upaya untuk mencegah krisis pangan, utamanya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Jokowi memerintahkan agar Perum Bulog menambah pasokan beras operasi pasar Stabilitas dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) menjadi 100 ribu ton per bulan dari sebelumnya 50 ribu ton per bulan.
Pemerintah juga akan melanjutkan bansos beras minimal 200 ribu ton per bulan. Dengan begitu, sedikitnya ada tambahan pasokan 300 ribu ton beras per bulan di pasar.
Stok beras di gudang Bulog juga akan segera digelontorkan dan tidak menumpuk untuk mengendalikan harga. Beras komersial, bukan cadangan beras pemerintah (CBP), akan digelontorkan ke penggilingan-penggilingan untuk mempercepat penyaluran beras pengendali harga sekaligus membantu penggilingan beras yang saat ini tidak bisa menyerap gabah karena harga terlalu tinggi.
Upaya tersebut diharapkan mengendalikan harga beras dalam 1-2 bulan ke depan sekaligus menjangkar inflasi sesuai sasaran di tiga persen plus minus satu persen.
Selain beras, pemerintah juga terus memantau pergerakan harga jagung agar laju inflasi masih sesuai jangkar pemerintah.
Penambahan 1,5 juta ton beras
Akibat gangguan produksi ini, harga beras melonjak. Mempertimbangkan bahwa akhir tahun adalah momentum konsumsi tinggi masyarakat, maka produksi pangan yang menurun ditambah meningkatnya permintaan masyarakat bisa memicu inflasi keluar dari sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9), mengatakan, hingga akhir September 2023, tren harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp13.477 per kilogram (kg).
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023, bertambah menjadi 284 daerah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dampak kenaikan harga beras ke inflasi sebesar 0,05 persen. Sedangkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga awal Oktober 2023, harga beras di Jabodetabek dan Jawa Barat sudah mulai turun, namun diakui untuk beberapa wilayah lain, stok pangan sumber karbohidrat itu masih tinggi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandakan upaya untuk mencegah krisis pangan, utamanya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Jokowi memerintahkan agar Perum Bulog menambah pasokan beras operasi pasar Stabilitas dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) menjadi 100 ribu ton per bulan dari sebelumnya 50 ribu ton per bulan.
Pemerintah juga akan melanjutkan bansos beras minimal 200 ribu ton per bulan. Dengan begitu, sedikitnya ada tambahan pasokan 300 ribu ton beras per bulan di pasar.
Stok beras di gudang Bulog juga akan segera digelontorkan dan tidak menumpuk untuk mengendalikan harga. Beras komersial, bukan cadangan beras pemerintah (CBP), akan digelontorkan ke penggilingan-penggilingan untuk mempercepat penyaluran beras pengendali harga sekaligus membantu penggilingan beras yang saat ini tidak bisa menyerap gabah karena harga terlalu tinggi.
Upaya tersebut diharapkan mengendalikan harga beras dalam 1-2 bulan ke depan sekaligus menjangkar inflasi sesuai sasaran di tiga persen plus minus satu persen.
Selain beras, pemerintah juga terus memantau pergerakan harga jagung agar laju inflasi masih sesuai jangkar pemerintah.
Penambahan 1,5 juta ton beras