Artikel - Siasat Jokowi meredam krisis pangan dan menjaga stabilitas

Panen padi musim tanam kedua diperkirakan terjadi awal November 2023. Namun, pemerintah ingin mengamankan stok cadangan beras pemerintah untuk menghindari kemungkinan terburuk seperti tidak optimalnya produksi dari panen di November 2023 karena El Nino diperkirakan masih terjadi hingga awal tahun depan.

Pemerintah disebut berupaya untuk mengamankan impor tambahan kuota 1,5 juta ton beras dari Thailand, Vietnam, dan Kamboja.

Menurut Plt Mentan, sebanyak 600.000 ton dari tambahan 1,5 juta ton tersebut akan tiba di Indonesia paling lambat 31 Desember 2023. Saat ini cadangan beras pemerintah di Bulog hanya ada sebesar 1,7 juta ton.

Selain impor, pemerintah juga bertekad mengoptimalkan produksi panen di musim tanam kedua tahun ini. Maka perlu ada insentif kepada petani Tanah Air. Bentuk insentif itu bisa berupa ketersediaan infrastruktur penunjang produksi seperti bantuan pasokan air, dan juga ketersediaan benih dan pupuk.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono sebelumnya menjamin ketersediaan air mencukupi untuk menunjang produksi panen di November 2023.

Indonesia masih menyimpan persediaan air sekitar 2,9 miliar meter kubik untuk 81 persen irigasi. Sumber persediaan air tersebut disuplai dari 3.464 embung di sekitar daerah yang memiliki irigasi. Sumber lainnya dipasok dari 332 setu, 8.213 sumur untuk kebutuhan irigasi pertanian.

Selain beras, kata Plt Mentan, pemerintah juga akan menambah kuota impor untuk jagung pakan ternak dan gula guna mengendalikan harga di pasar yang terus merangkak naik.

Untuk jagung pakan misalnya, pemerintah akan menambah kuota impor hingga 250 ribu ton. Sementara untuk gula, pemerintah akan segera merealisasikan sisa 70 persen dari kuota impor tahun ini dengan melakukan penyesuaian kebijakan sebagai insentif agar harga gula di dalam negeri dapat lebih kompetitif dibandingkan harga global.

Baca juga: Telaah - Menjaga stok dan stabilitas harga beras

Dalam mengamankan stok dan menjaga stabilitas harga, impor memang berada dalam daftar pilihan meskipun di urutan terakhir.

Pemenuhan pasokan pangan dan stabilisasi harga terus dilakukan pemerintah.  Pemenuhan pasokan pangan dan stabilisasi harga memang sudah sepatutnya menjadi prioritas pemerintah di antara lembaran tantangan bangsa, karena pangan menjadi unsur pemenuhan hidup masyarakat yang begitu krusial.

Baca juga: Artikel - Melindungi areal sawah, menjaga swasembada pangan

Di masa-masa terakhir kepemimpinannya, fokus Presiden Jokowi untuk menjaga pasokan pangan dan stabilisasi harga perlu dikawal. Hal itu agar masalah pangan tidak bersalin menjadi “senjata” yang merusak stabilitas sosial, terlebih Pemilu 2024 kian dekat.