Artikel - Barat di antara Perang Ukraina dan Perang Gaza

Finlandia dan Swedia khawatir Rusia memicu perang karena wilayah mereka berdekatan atau berhadapan dengan Rusia, di samping terlibat beberapa kali sengketa dengan Rusia di era silam.

Memang AS langsung mengirimkan pasukan dan alat tempur ke negara-negara NATO di garis depan Ukraina, yakni Polandia dan tiga negara Baltik; Latvia, Lithuania dan Estonia.

Namun dalam dua peristiwa itu, Ukraina terlihat kalah penting ketimbang Israel, yang mungkin terjadi karena demikian kuatnya lobi Israel di Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Padahal dengan cara itu Barat berjudi dengan kemungkinan hilangnya landasan moral untuk menggalang dukungan dunia di Ukraina.

"Narasi Eropa menerapkan standar ganda dan munafik menjadi semakin kencang seiring dengan terus bertambahnya jumlah warga sipil yang tewas di Gaza. Situasi ini akan mempersulit upaya mencapai konsensus Ukraina dalam forum-forum internasional," kata Luigi Scazzieri dari lembaga think tank, Centre for European Reform.

Orang-orang seperti Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg tak mau melihat realitas seperti itu. Dia menegaskan bahwa situasi Gaza dan situasi Ukraina jauh berbeda.

"Ukraina tak pernah mengancam Rusia, Ukraina tak pernah menyerang Rusia," kata Stoltenberg. "Sebaliknya, invasi Rusia di Ukraina adalah invasi tanpa sebab terhadap negara lain."

Stoltenberg benar dalam beberapa hal, tapi dia melupakan situasi-situasi sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu serangan balasan Israel di Jalur Gaza.

Dia lupa, diskriminasi, kebijakan aparthied Israel dan pengusahaan tanah-tanah Palestina yang diduduki Israel oleh pemukim-pemukim Yahudi, tak bisa tidak disebut terpisah dari faktor yang mempengaruhi militansi Palestina.

Bahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pernah menyatakan serangan Hamas pada 7 Oktober itu "tidak terjadi dalam ruang hampa", yang artinya terjadi tidak tanpa alasan.

Ketika Israel murka untuk kemudian meminta Guterres dilucuti dari jabatannya, Portugal yang menjadi negara asal Guterres menolak seruan Israel itu.

Menteri Luar Negeri Portugal Joao Gomes Cravinho menegaskan tak akan menarik Guterres, pun tak akan mengingatkan diplomat besarnya itu.

Itu adalah salah satu contoh mengenai pecah sikap di Eropa. Mereka terbelah karena sikap mendua mereka sendiri dalam konflik Ukraina dan Gaza.

Perbedaan pendapat itu tak hanya terjadi antar negara anggota Uni Eropa, tapi juga antar badan blok kawasan tersebut.


Kehilangan landasan moral

Perbedaan sikap itu salah satunya terlihat dari reaksi atas kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen ke Israel pada 13 Oktober.

Lawatan itu membuat murka Presiden Dewan Eropa Charles Michel yang seperti halnya Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, amat mempedulikan kemarahan dunia Arab terhadap sikap Barat dalam konflik Israel-Palestina.

Perbedaan sikap itu tidak hanya mengancam kekompakan Eropa, namun juga mengganggu komitmen mereka kepada Ukraina.

Lembaga think tank Amerika Serikat, Institute for the Study of War, baru-baru ini menyampaikan analisisnya bahwa pemerintah Rusia berusaha terus mengeksploitasi konflik di Gaza demi menguatkan retorika anti campur tangan Barat di Ukraina, mendemoralisasi rakyat Ukraina dan meyakinkan rakyat Rusia bahwa Barat mengalihkan perhatian ke Israel.

Dua peristiwa yang menjadi ujian berat bagi Barat itu, membuat pertarungan membela Ukraina di forum diplomasi global pun menjadi lebih sulit.

Pada 2 Maret 2022, Majelis Umum PBB dengan mulus mengadopsi resolusi menolak invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut dalam resolusi itu sebagai "invasi brutal". Resolusi itu juga menuntut Rusia agar segera menarik pasukannya dari Ukraina dan menaati hukum internasional.

Resolusi itu didukung oleh 141 negara. Cuma lima negara yang menentang, sedangkan 35 negara memilih abstain.

Tetapi dalam situasi seperti sekarang ketika standard ganda Barat terkuak lebar, Ukraina mungkin tak bisa mendapatkan dukungan sebesar pada 2 Maret 2022 itu, jika situasi konflik mengharuskan Ukraina kembali meminta dukungan forum PBB.

Mungkin jumlah negara yang mendukung invasi Rusia akan tetap sekecil seperti dalam resolusi 2 Maret 2022, namun jumlah negara yang abstain bisa jauh lebih banyak, sehingga bisa menggagalkan lolosnya resolusi.

Beberapa negara Barat berusaha mengoreksi sikap dengan mencoba adil kepada Palestina, di antaranya Spanyol yang kini lantang menyerukan pengakuan Negara Palestina.

Sampai sekarang baru 138 negara, termasuk Indonesia, yang sudah mengakui Negara Palestina.

Baca juga: Artikel - Terowongan Gaza jadi aspek vital dalam konflik Palestina-Israel

Sebaliknya, 55 negara yang kebanyakan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara termasuk Amerika Serikat, tak mengakui Negara Palestina.

Baca juga: Artikel - Ukraina dan perang menegaskan identitas nasional

Namun realitas di dua konflik saat ini mungkin dapat memaksa Barat berubah pandangan. Tapi mungkin juga mereka bergeming dengan sikapnya saat ini.

Jika pilihan kedua yang diambil, maka Barat membiarkan dirinya terus dianggap berstandar ganda yang akibatnya bisa kehilangan landasan moral untuk menggalang dukungan dari masyarakat dalam perang di Ukraina.







Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Barat di antara Perang Ukraina dan Perang Gaza