Labuan Bajo (ANTARA) - Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko melepas sebanyak 450 personel kepolisian untuk mengamankan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di 12 kecamatan di daerah itu.
"Saya selaku Kapolres Manggarai Barat pagi ini bersama pak Ketua KPU melaksanakan apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sebanyak 450 personel kita berangkatkan untuk dibagi ke masing-masing wilayah di kecamatan, masing-masing tps," katanya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (12/2).
Dia merinci ratusan personel kepolisian yang dikerahkan untuk pengamanan Pemilu 2024 terdiri atas 350 personel Polres Manggarai Barat dan 100 personel dari Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda NTT.
"Supaya bisa terjamin rasa keamanan bagi masyarakat. Kemudian kita berharap pengamanan Pemilu dapat berjalan aman dan lancar, selamat semua terlebih mengingat situasi cuaca cukup ekstrem, sehingga perlu juga kita siapkan rencana-rencana kontinjensi, antisipasi apabila ada dampak cuaca ekstrem," katanya.
Dia menambahkan kepada personel kepolisian yang bertugas ia menekankan setiap personel mendeteksi potensi masalah di tps, sehingga tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu.
"Kami juga tekankan kepada personel di masing-masing tps untuk bisa mendeteksi setiap embrio permasalahan yang dimungkinkan dapat timbul dari tahapan-tahapan, entah itu pemungutan suara, kemudian pleno, rekapitulasi dan sebagainya. Sehingga, semuanya bisa dapat berjalan dengan aman sesuai dengan harapan," jelasnya.
Selain itu, dia juga berpesan agar personel kepolisian yang berada di lapangan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat di tingkat desa.
"Sehingga bisa berkolaborasi dengan baik, bisa menghadapi setiap ancaman yang mungkin muncul. Semoga harapannya tidak ada kendala, semua dapat berjalan dengan aman lancar," katanya.
Dia menambahkan pihak kepolisian telah melakukan pemetaan potensi permasalahan di 900 tps yang tersebar di daerah itu.
"Dari 900 tps itu kita bagi menjadi tiga klasifikasi yakni kurang rawan, kemudian rawan dan sangat rawan. Ada dua tps yang secara historis kita klasifikasikan menjadi sangat rawan, namun itu juga sifatnya dinamis, kita antisipasi juga potensi peningkatan status dari tps yang rawan menjadi sangat rawan atau bahkan yang kurang rawan menjadi sangat rawan itu sangat memungkinkan. Sehingga, peran petugas yang mengamankan di lapangan bisa diharapkan untuk mendeteksi potensi apakah status ini masih sama masuk klasifikasi kurang rawan atau bahkan ada peningkatan," jelasnya.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Kepada masyarakat Manggarai Barat saya berharap dapat berperan aktif untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak ada potensi komplain kah, hak suaranya tidak diakomodir kah, sehingga bisa lebih meminimalisir potensi gangguan-gangguan dan ancaman dalam prosesi Pemilu 2014," katanya.
Dia juga menegaskan bahwa seluruh personel kepolisian konsisten dengan mengambil sikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum
"Kita saat ini sedang mengawal proses demokrasi di Indonesia dan Polri juga TNI tentunya akan menjamin netralitas kami dalam prosesi Pemilu kali ini. Apabila kedapatan tentunya ada sanksi yang menunggu misalnya itu ada laporan dari bawaslu kah atau nanti ada temuan nanti kita akomodir," katanya.
Ketua KPU Manggarai Barat Krispianus Bheda menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian yang terus mengawal tahapan Pemilu 2024 dengan profesional.
Baca juga: IHSG diprediksi menguat menjelang pencoblosan Pemilu 2024
Baca juga: KPU Manggarai distribusi logistik pemilu ke empat kecamatan
Baca juga: Ratusan personel kepolisian siap amankan Pemilu di Manggarai Barat
"Kami apresiasi Polres Manggarai Barat yang sudah menjadi bagian inti dalam mengawal demokrasi mulai dari distribusi, pengamanan di tingkat pemungutan, penghitungan bahkan sampai di rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten. Itu jadi poin utama yang menjadi catatan kita karena penyelenggara pemilihan umum bukan hanya kpu, bawaslu dan DKPP tapi di dalam lingkaran itu untuk mengawal demokrasi itu juga ada kepolisian," katanya.
