"Saya selaku Kapolres Manggarai Barat pagi ini bersama pak Ketua KPU melaksanakan apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sebanyak 450 personel kita berangkatkan untuk dibagi ke masing-masing wilayah di kecamatan, masing-masing tps," katanya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (12/2).
Dia merinci ratusan personel kepolisian yang dikerahkan untuk pengamanan Pemilu 2024 terdiri atas 350 personel Polres Manggarai Barat dan 100 personel dari Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda NTT.
Selain itu, dia juga berpesan agar personel kepolisian yang berada di lapangan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat di tingkat desa.
"Sehingga bisa berkolaborasi dengan baik, bisa menghadapi setiap ancaman yang mungkin muncul. Semoga harapannya tidak ada kendala, semua dapat berjalan dengan aman lancar," katanya.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Kepada masyarakat Manggarai Barat saya berharap dapat berperan aktif untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak ada potensi komplain kah, hak suaranya tidak diakomodir kah, sehingga bisa lebih meminimalisir potensi gangguan-gangguan dan ancaman dalam prosesi Pemilu 2014," katanya.
Ketua KPU Manggarai Barat Krispianus Bheda menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian yang terus mengawal tahapan Pemilu 2024 dengan profesional.
Baca juga: IHSG diprediksi menguat menjelang pencoblosan Pemilu 2024
Baca juga: KPU Manggarai distribusi logistik pemilu ke empat kecamatan
Baca juga: Ratusan personel kepolisian siap amankan Pemilu di Manggarai Barat
Baca juga: IHSG diprediksi menguat menjelang pencoblosan Pemilu 2024
Baca juga: KPU Manggarai distribusi logistik pemilu ke empat kecamatan
Baca juga: Ratusan personel kepolisian siap amankan Pemilu di Manggarai Barat
"Kami apresiasi Polres Manggarai Barat yang sudah menjadi bagian inti dalam mengawal demokrasi mulai dari distribusi, pengamanan di tingkat pemungutan, penghitungan bahkan sampai di rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten. Itu jadi poin utama yang menjadi catatan kita karena penyelenggara pemilihan umum bukan hanya kpu, bawaslu dan DKPP tapi di dalam lingkaran itu untuk mengawal demokrasi itu juga ada kepolisian," katanya.